Logo Partai Gerindra, PDIP dan PKS, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Makassar dan Jakarta, yang berujung jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, menjadi tamparan keras bagi DPR RI.
Desakan moral agar wakil rakyat menunjukkan empati nyata terhadap penderitaan masyarakat kini semakin kuat. Tiga partai besar di Senayan, yakni PDIP, Gerindra, dan PKS, kompak menuntut penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas berlebih bagi anggota dewan.
PDIP: DPR Harus Punya Sense of Crisis
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa DPR tidak bisa menutup mata terhadap krisis yang sedang dialami rakyat. Menurutnya, politik tidak boleh hanya dihitung dari rasionalitas atau kesepakatan antarfraksi, melainkan harus dilandasi empati dan etika publik.
“Mengenai tunjangan anggota DPR, ini bukan semata soal jumlah, tetapi menyangkut nilai etik. DPR harus peka, tidak pantas menikmati fasilitas berlebih di tengah kesulitan rakyat,” kata Said, Sabtu (30/08).
Ia menekankan, DPR sebagai etalase demokrasi selalu berada dalam sorotan publik. Jika wakil rakyat tidak mampu menunjukkan sense of crisis, wibawa lembaga legislatif akan terus merosot.
“Atas pertimbangan itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta dihentikannya tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang melampaui kepatutan. Ini akan menjadi pelajaran penting ke depan,” tegasnya.
Gerindra: Minta Maaf dan Hentikan Kunker Luar Negeri
Sikap senada datang dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, yang secara terbuka menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban demo. Ia menilai, aksi-aksi yang terjadi merupakan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap sistem yang gagal memberi rasa adil.
“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban di Jakarta, Makassar, dan kota-kota lainnya. Kejadian ini adalah duka bagi bangsa kita,” ungkap Budisatrio.
Sebagai Wakil Ketua DPP Gerindra, ia mengakui peran fraksinya belum sepenuhnya mampu menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus janji untuk mengevaluasi menyeluruh fasilitas dan tunjangan anggota dewan.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan yang tidak memenuhi rasa keadilan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Budisatrio juga menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk menghentikan kunjungan kerja ke luar negeri dan tetap berada di Indonesia guna mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung.
“Saya tegaskan, tidak ada anggota Fraksi Gerindra yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kami harus hadir bersama rakyat dan menjaga kepercayaan yang diberikan,” tutupnya.
PKS: Hemat Anggaran, Tunjukkan Keteladanan
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, turut mendukung langkah penghentian tunjangan rumah dinas DPR RI. Menurutnya, peniadaan fasilitas berlebih sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara yang hemat, tepat guna, dan berorientasi pada rakyat.
“Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan bisa dialihkan untuk kesehatan, pendidikan, dan dukungan UMKM,” jelas Kholid, Jumat (29/08) lalu.
Ia menegaskan, DPR RI wajib menunjukkan keteladanan moral agar rakyat kembali percaya pada wakilnya.
“Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga rasa keadilan. Kepercayaan rakyat hanya bisa diraih jika wakilnya konsisten menunjukkan empati, akuntabilitas, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi,” pungkasnya.
