Ilustrasi anak pulau berangkat sekolah (dok. Ist)KabarMakassar.com — Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menyatakan upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk memutus kesenjangan dengan sekolah di kota. Beberapa model pembelajaran dan pembangunan sekolah pun tengah dijalankan untuk mendukung akses tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel (Disdik) Iqbal Nadjamuddin mengatakan, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu fokus pihaknya agar anak usia sekolah, baik di kota maupun di daerah 3T dapat mengikuti pendidikan formal.
“Artinya semua anak-anak itu yang baik di kota, baik di daerah 3T itu harus kita memberikan akses supaya mereka bersekolah. Kita support supaya ada pelaksanaan pembangunan sekolah atau ruang kelas yang ada di daerah-daerah tersebut. Itu yang pertama untuk memutus kesenjangan,” ujar Iqbal, saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Jumat (07/11).
Selain pembangunan fisik, Disdik Sulsel juga mengembangkan konsep regrouping pendidikan di daerah terpencil. Model ini memungkinkan sekolah yang tidak memiliki jenjang tertentu untuk bekerja sama dengan sekolah lain.
“Seperti misalnya di daerah-daerah pulau, itu kan akses untuk membangun sekolah itu agak (sulit). Kita bisa kerja sama dengan pemerintah kabupaten terkait dengan sekolah satu atap di sana. Misalnya di sana kan ada sekolah SD, SMP. Tapi SMA nggak ada, kita bisa kerja sama nanti satu atap,” kata Iqbal.
Selain itu, pembelajaran jarak jauh diterapkan untuk siswa yang tidak memiliki akses ke sekolah menengah. Sistem ini memungkinkan siswa tetap terdaftar di sekolah induk dan mengikuti kelas secara online.
“Nanti anak-anak di sana di pulau yang tidak ada memang akses sekolah, tapi ada (sekolah) di pulau sebelahnya, dia nanti bisa terdaftar di sekolah sebelah sebagai sekolah induk di dapodiknya. Tapi pembelajaran itu pembelajaran secara jarak jauh, online. Begitu polanya, artinya anak-anak ini tidak perlu disusahin,” tutur Iqbal.
Melalui metode ini, siswa yang harus menyeberang pulau untuk sekolah tetap bisa mengikuti kelas dari jarak jauh. Sistem ini menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan akses fisik di wilayah kepulauan.
“Untuk mereka yang sebetulnya tidak ada sekolah, tapi dia harus menyebrang pulau ke sekolah misalnya, sekolah yang induk, dia tetap ada kelas jauhnya nanti dari sekolah induk. Itu salah satu model alternatif yang kita lakukan, bagaimana memutus kesenjangan antara kota dan daerah 3T,” jelas Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa penempatan guru juga disesuaikan dengan wilayah zonasi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan jumlah tenaga pengajar yang tersedia di daerah masing-masing.
“Ini supaya lebih efektif akses pembelajaran. Memang kita berusaha supaya bagaimana tenaga pendidik itu zonasi saja di situ. Jangan lagi ada misalnya (mengangkat) kepala sekolah, yang sebenarnya harusnya guru yang ada di situ, kita mengangkat yang dari luar. Ini kan nda efektif juga,” ujarnya.
Model penempatan guru ini diharapkan bisa mengurangi kekosongan pengajar di sekolah tertentu. Iqbal juga menyatakan bahwa data guru dan kebutuhan sekolah terus dipetakan agar tidak terjadi kekosongan guru di sekolah.
“Karena ini berdampak kepada pembelajaran. Guru-guru yang harus memberikan pembelajaran setiap harinya, nah ini kan harus terpenuhi. Makanya ini kita benahi sekarang data base guru di semua sekolah, memastikan bahwa semua guru itu ada untuk mengajar,” tegasnya.
