Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengalihstatuskan sejumlah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas ruang gerak bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan fleksibilitas pengelolaan usaha, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pihak ketiga.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) menegaskan bahwa BUMD tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai unit usaha milik pemerintah, melainkan harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang dikelola secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
“Selama ini Perusda atau Perumda kita relatif sulit bergerak untuk membangun kerja sama. Dengan Perseroda, eksplorasi ekonomi melalui skema business to business bisa lebih fleksibel dan kompetitif,” ujar Appi, Kamis (18/12).
Menurutnya, transformasi kelembagaan ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi bagian dari strategi besar reformasi ekonomi daerah. Melalui struktur Perseroda, BUMD diharapkan mampu beroperasi lebih lincah dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga keuangan, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkot Makassar menilai, dengan status Perseroda, BUMD juga dituntut menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Setiap keputusan bisnis harus berbasis perhitungan profesional, transparan, dan akuntabel agar kinerja usaha dapat diukur secara jelas.
“Transformasi ini diharapkan memperkuat peran pemerintah daerah dalam membangun bisnis yang sehat, produktif, dan berorientasi pada peningkatan PAD,” kata Appi.
Selain mendorong reformasi BUMD, Wali Kota juga menyoroti realisasi belanja SKPD. Ia menegaskan rendahnya serapan anggaran tidak boleh disikapi dengan sikap permisif karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas program pembangunan.
“Naif rasanya jika kita melihat realisasi belanja kecil lalu disikapi dengan senyum-senyum. Ini bukan main-main, ini tugas dan kewajiban kita,” tegasnya.
Appi turut menjelaskan program prioritas Pemerintah Kota Makassar tahun 2025 yang akan dijalankan secara menyeluruh, serta arah pembangunan tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memastikan target PAD tercapai, Pemkot Makassar memperkuat sistem pengawasan dan mendorong digitalisasi seluruh proses pendapatan daerah. Langkah ini dilakukan untuk menutup celah kebocoran dan menghilangkan praktik negosiasi yang tidak sehat.
“Digitalisasi ini penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga memastikan seluruh proses tercatat dengan baik. Inilah kunci penguatan pendapatan daerah ke depan,” ujarnya.
Appi menilai kinerja pendapatan daerah, khususnya PAD, menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pengelolaan keuangan Kota Makassar. Menurutnya, strategi peningkatan PAD harus dijalankan secara konsisten dan terukur.
“Rumusnya sederhana: maksimalkan sumber pendapatan yang ada, tambah sumber pendapatan baru, dan kurangi kebocoran. Targetnya jelas, tinggal bagaimana strategi dan sistemnya dijalankan,” pungkasnya.
