Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk lebih serius mengembangkan wisata budaya berbasis desa sebagai salah satu pilar utama sektor pariwisata nasional.
Ia menilai, keberagaman budaya yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan kekuatan strategis yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menarik wisatawan mancanegara dan memberdayakan ekonomi lokal.
“Keberagaman budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah merupakan potensi besar yang patut dimanfaatkan sebagai motor penggerak pariwisata dan perekonomian nasional,” ujar Chusnunia, Selasa (29/07).
Menurut politisi PKB yang akrab disapa Nunik ini, pariwisata berbasis budaya tidak hanya mampu menghidupkan kembali identitas daerah, tapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Ia mencontohkan Provinsi Lampung sebagai daerah yang konsisten membangun ekosistem wisata budaya melalui berbagai festival tahunan di tingkat desa.
Salah satunya adalah Festival Budaya GEMATI yang akan digelar pada 27 Juli 2025 di Desa Banjarrejo, Kabupaten Lampung Timur. Festival tersebut memadukan pertunjukan seni tradisional, pameran kuliner khas, serta promosi situs-situs budaya lokal.
“Festival GEMATI adalah contoh konkret bagaimana komunitas desa mampu menginisiasi kegiatan pelestarian budaya yang sekaligus berdampak pada sektor ekonomi. Inisiatif semacam ini harus kita dukung dengan pengemasan yang lebih kreatif agar menarik bagi wisatawan, baik lokal maupun asing,” jelas Nunik.
Mantan Wakil Gubernur Lampung ini menegaskan pentingnya kolaborasi antarsektor dalam mengembangkan pariwisata budaya berbasis masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mulai mengintegrasikan pendekatan budaya dalam strategi pembangunan pariwisata nasional.
Menurutnya, penguatan kapasitas pelaku wisata lokal juga menjadi kunci sukses pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Untuk itu, DPR melalui Komisi VII ikut mendorong penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan yang melibatkan pelaku wisata, komunitas seni, dan kelompok pemuda di desa-desa wisata.
“Kami bersama Kementerian Pariwisata terus mendorong pelatihan dan bimtek bagi komunitas dan pelaku wisata lokal. Penguatan kapasitas ini penting agar desa wisata tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang menjadi destinasi yang mandiri dan berdaya saing,” paparnya.
Chusnunia menegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian, DPR, dan komunitas lokal merupakan fondasi untuk menciptakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
“Budaya adalah aset yang tidak bisa direplikasi negara lain. Kalau dikelola dengan benar, budaya bisa jadi mesin utama penggerak ekonomi lokal yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya.
