KA Makassar–Parepare (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan proyek Kereta Api (KA) Makassar–Parepare agar tidak hanya berhenti pada tiga kabupaten yang selama ini menjadi lintasan utama.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dorongan lebih besar untuk mempercepat pembangunan sistem transportasi terpadu di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Teguh menyoroti kondisi APBN 2025 yang mengalami efisiensi drastis. Ia menjelaskan bahwa anggaran infrastruktur yang sebelumnya mencapai Rp110 triliun dipangkas menjadi sekitar Rp29 triliun, sehingga pemerintah harus mengalihkan fokus pada proyek padat karya untuk menyelamatkan potensi 2,1 juta pekerja konstruksi dari ancaman PHK.
“Pemangkasan ekstrem ini memaksa pemerintah beralih ke proyek padat karya sebagai strategi darurat untuk mencegah potensi PHK 2,1 juta pekerja konstruksi,” kata Teguh dalam keterangannya, Senin (17/11).
Meski demikian, Teguh optimistis tahun 2026 akan kembali membuka ruang bagi pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran. Ia menekankan bahwa proyek-proyek seperti jalan, jembatan, bendungan, dan sistem transportasi harus kembali menjadi prioritas nasional.
Legislator Partai NasDem dari Dapil Sulsel II yang meliputi Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene, Sinjai, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare menjelaskan bahwa Sulsel memiliki potensi besar untuk pengembangan transportasi terpadu. Menurutnya, tiga moda utama yakni darat, laut, dan rel harus diintegrasikan untuk mendorong konektivitas wilayah.
Salah satu fokusnya adalah memperluas cakupan Kereta Api Makassar–Parepare agar manfaat ekonominya semakin merata.
Teguh meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rute tambahan serta membangun stasiun strategis yang terkoneksi langsung dengan sentra logistik.
“Saya mendesak agar proyek Kereta Api Makassar–Parepare diperluas jangkauannya dan tidak hanya terbatas pada tiga kabupaten,” ujarnya.
Ia menilai bahwa integrasi KA dengan pusat-pusat logistik seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untia dan Pelabuhan Garongkong akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru.
“Tujuan integrasi tentu mengurangi kemacetan, menekan emisi gas buang, menahan arus urbanisasi berlebih ke Makassar, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru,” jelas Teguh.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang tepat akan mengubah potensi besar yang dimiliki Sulsel menjadi kekuatan pemerataan pembangunan, sekaligus memperkecil kesenjangan antarwilayah.
“Dengan infrastruktur yang baik, potensi besar daerah ini dapat diubah menjadi pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” tutup Teguh.
