Sekretaris Komisi B, Andi Tenri Uji, (Dok: Sinta Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Dukungan politik untuk pembangunan Jembatan Barombong terus menguat. Setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan komitmennya terhadap proyek strategis ini, kini giliran DPRD Kota Makassar melalui Sekretaris Komisi B, Andi Tenri Uji, yang menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi infrastruktur pengurai kemacetan tersebut.
Tenri Uji, yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Barombong, menegaskan bahwa pembangunan jembatan baru di kawasan itu bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak.
Menurutnya, pesatnya pertumbuhan permukiman di Barombong telah menyebabkan lonjakan volume kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, yang tak lagi mampu ditampung oleh jembatan eksisting.
“Rencana pembangunan Jembatan Barombong sangat kami dukung. Ini adalah aspirasi lama masyarakat yang terus saya terima setiap kunjungan ke lapangan. Kemacetan di kawasan ini sudah sangat parah,” tegasnya, Selasa (29/07).
Tenri juga menyoroti pentingnya sinergi semua pihak, terutama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemilik lahan di sekitar area pembangunan. Salah satu pihak yang dinilai berperan krusial adalah Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), pemegang kepemilikan atas sebagian lahan di sekitar bentangan jembatan.
“Tanpa kerja sama konkret dengan GMTD dan pemilik lahan lainnya, proyek ini bisa tersendat. Pembebasan lahan harus menjadi prioritas dan dilakukan secara adil tanpa merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dukungan legislatif seperti yang disampaikan Andi Tenri Uji menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan proyek ini. Dengan adanya dukungan DPRD, diharapkan penganggaran dan pengawasan proses pembebasan lahan hingga pelaksanaan konstruksi bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Sebagai wakil rakyat, saya sangat mengapresiasi Wali Kota yang sudah menjadikan ini prioritas. Kami di DPRD siap mendukung anggarannya, sepanjang prosesnya transparan dan berpihak pada kepentingan warga,” pungkas Tenri.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pembangunan Jembatan Barombong sebagai solusi strategis untuk mengatasi kemacetan dan membuka konektivitas antarwilayah.
Dalam pertemuan strategis yang digelar Jumat (18/07), Wali Kota Munafri Arifuddin menerima jajaran manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) guna membahas skema percepatan proyek tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota itu juga dihadiri Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Sekda Andi Zulkufly Nanda, dan sejumlah kepala dinas terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Penataan Ruang, dan Dinas Pertanahan Kota Makassar.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah percepatan pembangunan Jembatan Barombong yang akan menghubungkan wilayah Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar. Proyek ini telah lama dirancang sebagai jalur alternatif yang dapat mengurai kemacetan di selatan Makassar dan membuka akses kawasan pesisir Barombong yang tengah berkembang.
“Pembangunan jembatan ini memang bukan proyek langsung Pemkot, karena kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi. Tapi kami berkomitmen penuh untuk mendukung dengan menyelesaikan pembebasan lahan. Itu yang sekarang kami dorong,” tegas Appi nama karibnya.
Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan dan instansi teknis terkait agar proyek ini tidak mandek akibat persoalan lahan. Menurutnya, kejelasan status kepemilikan lahan di kedua sisi jembatan menjadi krusial agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan hukum di kemudian hari.
“Kami sudah bicara dengan Pak Gubernur. Tapi sebelum masuk tahap fisik, semua harus jelas dulu. Lahan di sisi kiri-kanan jembatan siapa yang punya? Kalau belum jelas, proyek bisa tertunda. Kami siap fasilitasi pembebasan, tapi semua pihak harus terbuka,” ujar Appi.
Barombong dinilai penting. Munafri meminta GMTD untuk duduk bersama mencari solusi bersama pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan, termasuk mendukung percepatan verifikasi dan legalitas tanah yang terdampak.
“Kalau semua saling menunggu, kita akan berhenti di titik yang sama. Saya sudah minta supaya kita sama-sama ambil bagian dalam pembebasan lahan. Semakin cepat tuntas, semakin cepat Pemprov bisa bangun jembatannya,” tambahnya.
Appi juga menegaskan bahwa Pemkot membuka ruang investasi selebar-lebarnya, namun dengan catatan semua pihak harus patuh pada prosedur dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, investasi hanya akan tumbuh bila didukung kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang bersih.
“Kami tidak ingin ada investor yang merasa terbebani atau dipersulit. Sistem kita sudah satu pintu. Tapi kami juga tidak ingin ada yang bermain-main di luar jalur resmi. Kita ingin semua proses cepat, efisien, dan akuntabel,” tandasnya.
