Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar, Andi Tenri Uji Idris (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Sekretaris Komisi B DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, memberikan apresiasi atas capaian positif yang ditorehkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar menjelang akhir tahun 2025.
Meski masih menghadapi sejumlah persoalan teknis, kinerja PDAM di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) dinilai menunjukkan peningkatan signifikan.
Menurut Tenri Uji, hingga dua bulan menjelang penutupan tahun anggaran, PDAM telah berhasil mencapai sekitar 70 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp377 miliar. Angka ini dinilai menggembirakan dan menunjukkan efektivitas pengelolaan di tengah tantangan lapangan yang cukup kompleks.
“Capaian PDAM luar biasa di dua bulan terakhir ini. Dengan target PAD Rp377 miliar, sudah hampir 70 persen atau sekitar Rp200 miliar lebih yang terealisasi. Ini patut diapresiasi,” ujar Tenri Uji di Makassar, Kamis (23/10).
Tenri Uji menilai kinerja PDAM dalam enam bulan terakhir di bawah Plt Direktur Utama menunjukkan perkembangan positif. Beberapa masalah lama yang sebelumnya menjadi sorotan.
Meski begitu, ia menegaskan masih terdapat pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan, terutama terkait tingginya tingkat kehilangan air akibat kebocoran pipa dan kendala teknis lainnya.
Berdasarkan laporan PDAM, kebocoran besar sempat terjadi dua kali di wilayah Tello pada pipa berdiameter 700 mm, yang berdampak signifikan terhadap volume air terbuang.
Selain kebocoran teknis, faktor lain seperti bantuan air bersih melalui mobil tangki saat musim kemarau, serta pengambilan air ilegal oleh oknum masyarakat, turut tercatat sebagai kehilangan air.
“Kami memahami kondisi di lapangan tidak mudah. Tapi ke depan, manajemen PDAM perlu menekan angka kehilangan air dengan langkah-langkah strategis, seperti modernisasi jaringan dan peningkatan pengawasan distribusi,” tambahnya.
DPRD, kata Tenri Uji, juga menyoroti kendala administratif yang menghambat pembangunan jaringan baru di wilayah utara dan timur Makassar. Katanya masyarakat masih kesulitan memperoleh izin pembangunan pipa dan instalasi dari Balai Jalan dan Kementerian PUPR, sehingga beberapa proyek pelayanan air bersih belum bisa direalisasikan.
“Masalah izin ini menjadi PR besar yang harus segera dituntaskan. Kami di DPRD siap membantu agar PDAM bisa segera mendapatkan izin pembangunan jaringan baru, supaya seluruh warga bisa menikmati layanan air bersih yang merata,” jelasnya.
Ia menilai koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar proses perizinan tidak lagi menjadi hambatan berulang. DPRD juga mengapresiasi dukungan sejumlah anggota dewan seperti Hafid Kadir, yang turut membantu mendorong percepatan perizinan di kementerian terkait.
