Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Umiyati, (Dok: Sinta Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti kesiapan infrastruktur dalam penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang resmi diterapkan Pemerintah Kota Makassar pada tiga sektor layanan publik, terminal, pasar tradisional, dan pembayaran air PDAM.
Penerapan sistem transaksi non-tunai ini diluncurkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam acara yang digelar di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7) lalu. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot mempercepat transformasi digital serta meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi publik.
Namun, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Umiyati, menekankan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan fasilitas penunjang di lapangan.
“Yang paling penting itu peralatannya. Logistik untuk transaksi QRIS harus memadai. Harus dipastikan mereka dibekali perangkat dan aplikasi yang memudahkan pengguna jalan untuk bertransaksi secara digital,” ujar Umiyati.
Ia mencontohkan jika penggunaan QRIS diterapkan pada Juru Parkir (Jukir), Umiyati mempertanyakan apakah seluruh juru parkir di Kota Makassar sudah memiliki gawai yang kompatibel dan sistem yang dapat terintegrasi dengan QRIS. Begitupula dengan tiga sektor yang disasar Pemkot Makassar.
Menurutnya, hal ini penting agar layanan publik tetap efisien dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Setiap jukir paling tidak harus berikan id card dengan barcode QRIS lengkap dengan lokasinya,” contohnya.
“Kami di DPRD berharap, ketika pemerintah kota menyiapkan kebijakan seperti ini, fasilitasnya harus benar-benar mendukung. Jangan sampai sistemnya sudah digital, tapi alatnya tidak tersedia,” tambahnya.
Tak hanya soal perangkat, Umiyati juga mengingatkan pentingnya kualitas layanan dan edukasi kepada masyarakat. Meski menurutnya warga sudah cukup siap beradaptasi, tetap diperlukan penyampaian informasi yang tepat sasaran.
“Masyarakat kita sebenarnya cepat beradaptasi. Tidak perlu sosialisasi besar-besaran, cukup dimuat di media sosial secara jelas. Yang penting pemerintah menyediakan akses dan kemudahan penggunaan,” ujarnya.
DPRD berharap Pemkot tidak hanya fokus pada peluncuran seremonial, tetapi benar-benar memastikan kesiapan teknis dan operasional di lapangan agar sistem ini membawa manfaat nyata bagi warga Makassar.
Apalagi, langkah ini merupakan terobosan penting untuk meningkatkan transparansi, mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan perlindungan bagi para juru parkir.
“Penerapan sistem non-tunai seperti QRIS ini sangat kami dukung. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga soal keadilan dan keamanan, baik bagi pemerintah maupun para juru parkir, pembayaran di PDAM hingga Pasar yang selama ini rentan terhadap sistem manual yang rawan kebocoran,” ujarnya.
Transformasi sistem dari tunai ke digital tidak hanya akan meningkatkan PAD, tapi juga menjadi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik di tiga sektor yang dibidik Pemkot Makassar.
“Intinya adalah kita sangat mendukung program Pak Wali Kota Makassar (Munafri Arifuddin), kita ingin bahwa program yang baik ini tidak hanya sebatas seremonial dan berumur pendek,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, menyebut digitalisasi ini bukan sekadar inovasi teknis, tetapi bagian dari perubahan budaya menuju pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa penggunaan QRIS akan menghilangkan banyak persoalan klasik, seperti transaksi tunai yang rawan selisih, manipulasi laporan, dan kebocoran pendapatan.
“Dengan sistem digital, semua transaksi tercatat otomatis. Tidak ada lagi celah permainan angka. Inilah cara kita membangun tata kelola keuangan yang bersih,” tegas Appi.
Appi juga menyoroti pentingnya edukasi digital bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan QRIS akan mendorong masyarakat lebih melek teknologi, sekaligus memberikan manfaat praktis seperti transaksi yang lebih cepat, akurat, dan bebas repot.
“Tak perlu bawa uang tunai, tak ada lagi kembalian berupa permen. Bahkan untuk pelaku UMKM, laporan keuangan mereka otomatis tercatat, bisa dipantau dan dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
