Kendaraan Pasca Kebakaran Gedung DPRD Kota Makassar, (Dok: Atri KabarMkassar).KabarMakassar.com — Aktivitas DPRD Makassar dipastikan tetap berjalan meski gedung dewan di Jalan Andi Pangeran Pettarani hangus dilalap api saat aksi unjuk rasa, Jumat (29/08) malam.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, menegaskan pihaknya tengah mencari lokasi kerja sementara agar agenda kedewanan tidak terhambat.
Menurut Supratman, opsi tercepat adalah memanfaatkan Balai Kota Makassar. Langkah ini disebutnya bersifat darurat, terutama untuk menjamin pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 tetap berjalan sesuai jadwal.
“Sementara ini kita mencari gedung, tapi untuk lebih cepatnya kita akan pinjam Balai Kota dulu. Ini sifatnya darurat, termasuk untuk pembahasan anggaran perubahan, karena itu menjadi dasar kebijakan-kebijakan kita ke depan,” kata Supratman, Senin (01/09).
Ia menegaskan, meski kantor utama tidak dapat difungsikan, tugas konstitusional DPRD tidak boleh berhenti. “Intinya, roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena kita kehilangan gedung. DPRD tetap bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain Balai Kota, opsi lain juga mengemuka. Wakil Ketua (Waka) DPRD Makassar, Anwar Faruq, mengusulkan agar Gedung PKK yang baru diresmikan di Jalan Hasanuddin digunakan sebagai kantor sementara. Menurutnya, pemanfaatan gedung milik pemerintah lebih efisien dibanding harus menyewa hotel.
“Bisa jadi kita gunakan gedung PKK yang baru diresmikan itu sebagai alternatif. Kalau pakai hotel bisa disoroti lagi sama masyarakat karena pemborosan. Jadi kita usulkan pakai kantor yang ada saja,” jelas Anwar.
Meski begitu, ia menekankan usulan tersebut masih bersifat pribadi dan belum dibahas secara resmi dengan pemerintah kota. “Belum ada dibicarakan. Kita serahkan ke pemerintah kota di mana tempat yang ideal yang disediakan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memastikan bahwa pembahasan APBD-P tetap akan dilaksanakan meski DPRD kehilangan gedung. Ia menegaskan koordinasi dengan legislatif terus dilakukan agar agenda strategis pemerintahan tidak terganggu.
“Kami tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab. Ini sifatnya sangat mandatori sehingga akan tetap dijalankan,” kata Appi.
Terkait pembangunan kembali gedung DPRD yang terbakar, Appi menegaskan hal itu menjadi prioritas belanja daerah. Menurutnya, rekonstruksi tidak bisa ditunda dan kemungkinan akan menggunakan skema pergeseran anggaran, termasuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Secepatnya harus dilakukan. Ini mandatory sifatnya, jadi pasti akan kita laksanakan. Karena kejadian ini tiba-tiba, tentu akan ada pergeseran anggaran di dalamnya,” jelas Appi.
Pembahasan teknis terkait alokasi anggaran rencananya digelar awal pekan depan. “Secara drafting, kita akan buat pos khusus untuk DPRD,” pungkasnya.
