Gedung DPRD Kota Makassar pasca kebakaran, (Dok: Atri Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Pasca tragedi kebakaran yang melanda Kantor DPRD Makassar pada Jumat (29/08) malam, aktivitas kelembagaan DPRD kini menghadapi tantangan besar.
Gedung Sekretariat DPRD yang selama ini menjadi pusat administrasi dan pelayanan kedewanan mengalami kerusakan parah sehingga tak bisa difungsikan untuk sementara waktu.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Makassar, Rahmat Mappatoba, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas opsi pemindahan lokasi kerja agar pelayanan dan tugas kelembagaan tidak terhenti.
“Sejumlah fasilitas kantor rusak berat. Kami sedang berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan alternatif lokasi sementara. Prinsipnya, fungsi kedewanan harus tetap berjalan meski menghadapi kondisi darurat,” ujarnya, Mimggu (31/08).
Rahmat menegaskan, Sekretariat DPRD berupaya mencari lokasi pengganti yang mampu menampung seluruh kebutuhan administrasi, termasuk ruang rapat dan dukungan teknis bagi anggota dewan.
“Ini situasi tidak mudah, tapi kami pastikan pelayanan publik tidak boleh berhenti,” tambahnya.
Selain mencari lokasi kerja baru, Sekretariat DPRD juga melakukan pendataan kerugian akibat insiden tersebut. Namun, hingga kini belum ada angka pasti karena proses verifikasi masih berlangsung.
“Inventarisasi akan dilakukan secara transparan, dan hasilnya akan kami sampaikan ke publik setelah selesai,” jelas Rahmat.
Di tengah duka dan keterbatasan, Sekretariat DPRD menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.
“Peristiwa ini adalah duka bersama. Kami berharap doa dan dukungan masyarakat agar Sekretariat DPRD bisa segera pulih dan kembali bekerja dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat,” tutup Rahmat.
Sebelumnya, Tim Asesmen Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat kerugian sementara mencapai Rp253,4 miliar.
Komandan Tim Asesmen Kaji Cepat BPBD Kota Makassar, Yuli Rachmat, mengatakan perhitungan itu masih bersifat sementara karena dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan.
“Berdasarkan hasil assessment di lokasi kejadian, total kerugian sementara yang kami peroleh sebesar Rp253.400.000,” kata Yuli dalam laporan tertulisnya, Sabtu (30/08).
Ia merinci, kerugian terbesar berasal dari kendaraan dinas yang ikut hangus dalam peristiwa itu.
“Tercatat ada 67 unit kendaraan roda empat dengan estimasi harga rata-rata Rp200 juta per unit, sehingga total nilainya Rp13,4 miliar. Selain itu, terdapat 15 unit kendaraan roda dua dengan estimasi harga Rp16 juta per unit, total Rp240 juta,” jelasnya.
Sementara untuk bangunan utama, kata Yuli, gedung DPRD yang terdiri dari empat lantai dengan luas keseluruhan sekitar 1.600 m² dipastikan mengalami kerusakan parah. Namun nilai kerugiannya masih sulit dipastikan karena keterbatasan akses masuk akibat kondisi bangunan yang rentan runtuh.
“Alat dan perlengkapan kantor tidak dapat diasumsikan nilainya karena fisiknya sudah tidak dapat dikenali. Akses ke ruangan juga sangat terbatas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yuli menegaskan bahwa angka kerugian nyata bisa jauh lebih besar dari hasil kaji cepat. Hal itu karena ada banyak faktor yang belum masuk dalam hitungan awal.
Ketidakpastian terbesar ada pada nilai kendaraan yang sebenarnya, apakah mobil dinas atau mobil pribadi biasa. Begitu pula dengan luas dan spesifikasi bangunan.
“Peralatan kantor, arsip, dokumen penting, serta biaya tidak langsung seperti pemulihan layanan pemerintahan, relokasi, hingga kehilangan arsip, itu belum dihitung. Jika semua itu dimasukkan, kerugian ekonomi nyata bisa jauh lebih besar,” jelasnya.
