Pulau di Kecamatan Sangkarrang, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Persoalan kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan kembali mencuat di DPRD Makassar.
Anggota Komisi A, Tri Sulkarnain, menegaskan perlunya perhatian serius dari Pemerintah Kota Makassar, khususnya terhadap Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang selama ini disebut sebagai wilayah paling tertinggal.
Sorotan ini muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan Wali Kota Makassar. Menurut Tri, efisiensi memang penting untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi jangan sampai menyingkirkan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau.
“Pembangunan infrastruktur di kepulauan sebenarnya bukan isu baru. Ini sudah lama menjadi aspirasi warga, bahkan sempat dijanjikan Wali Kota saat kampanye. Namun hasil monitoring dan evaluasi kami bersama camat dan lurah di Sangkarrang menunjukkan, tindak lanjutnya masih minim,” ungkap Tri, Jumat (19/09).
Tri mengungkapkan, masalah di kepulauan tidak sebatas pada jalan, jembatan, atau fasilitas umum. Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah keterbatasan aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kontrak yang bertugas di sana.
“Dari monev yang kami lakukan, terungkap dua masalah utama: infrastruktur yang belum memadai dan kekurangan tenaga ASN maupun non-ASN. Kedua aspek ini sangat menentukan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menilai, tanpa kehadiran aparatur yang memadai, program pembangunan apapun sulit berjalan maksimal. Karena itu, DPRD telah berulang kali mendesak Pemkot untuk menyiapkan strategi khusus.
Meski belum ditemukan penyalahgunaan anggaran, DPRD Makassar menegaskan komitmennya dalam fungsi pengawasan. Komisi A secara rutin melakukan evaluasi triwulanan untuk memastikan anggaran terserap sesuai peruntukan.
“Kami selalu periksa sejauh mana serapan anggaran, apakah benar-benar menyentuh masyarakat, dan apakah hasilnya dirasakan langsung,” tegas Tri.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pemberian insentif khusus bagi pegawai yang ditempatkan di kepulauan. Menurutnya, kondisi geografis dan beban kerja di pulau berbeda jauh dengan di daratan.
“Kalau tambahan penghasilan pegawai (TPP) sama saja dengan yang di darat, banyak ASN enggan dipindahkan. Padahal, pelayanan di kepulauan sangat membutuhkan SDM yang cukup,” tambahnya.
Tri menilai, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pemerataan pembangunan. Bagi DPRD, perhatian terhadap wilayah kepulauan adalah bentuk keadilan sosial sekaligus pengakuan bahwa seluruh warga Makassar memiliki hak yang sama.
“Jangan sampai efisiensi justru membuat kepulauan semakin tertinggal. Ini bukan sekadar janji politik, tapi kewajiban moral pemerintah kota. Kami akan terus mendorong agar alokasi pembangunan di darat dan di pulau berjalan seimbang,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, DPRD Makassar menegaskan perannya sebagai pengawas sekaligus pengingat agar kepulauan tidak sekadar menjadi retorika pembangunan. Aspirasi masyarakat Sangkarrang, kata Tri, harus diterjemahkan ke dalam program nyata yang berkelanjutan.
“Pulau-pulau di Makassar tidak boleh hanya tersentuh secara simbolis. Mereka butuh kehadiran negara dalam wujud pelayanan, pembangunan, dan keadilan. Itulah yang akan terus kami kawal,” tutupnya.
