
KabarMakassar.com — Gelombang penolakan terhadap rencana penerapan sistem ganjil genap di kawasan Pasar Cidu, Makassar, terus menguat.
Menyusul keluhan dari puluhan pedagang yang menyebut kebijakan tersebut berpotensi menggerus penghasilan mereka, DPRD Kota Makassar turun tangan dan mendorong penyelesaian terbuka melalui rapat dengar pendapat (RDP) lintas pihak.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyatakan telah menerima langsung perwakilan pedagang dalam audiensi terbuka yang digelar awal pekan ini. Ia mengakui bahwa sistem ganjil genap menyentuh aspek sensitif karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian warga kecil yang bergantung pada aktivitas ekonomi harian.
“Solusi ganjil genap ini memang menuai keberatan dari para pedagang karena menyangkut penghidupan mereka. Maka dari itu, saya dan beberapa anggota dewan lainnya mengusulkan agar segera digelar RDP bersama camat, perwakilan PD Pasar, serta para pedagang,” ujar Hartono, Senin (28/07).
Menurutnya, penataan pasar tidak bisa dilakukan secara sepihak atau dengan pendekatan koersif. Ia menegaskan, prinsip humanis harus tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.
“Pedagang bilang, mereka siap mundur dari badan jalan asalkan ada solusi yang disepakati bersama. Jangan sampai penataan ini justru menjadi pemaksaan yang mengabaikan sisi kemanusiaan,” tambah Hartono.
Sejumlah pedagang dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa mereka tidak menolak penataan, namun meminta agar disiapkan ruang berjualan alternatif atau pengaturan jam operasional yang tidak mematikan usaha mereka. Sebagian di antara mereka telah berdagang di Pasar Cidu selama bertahun-tahun dan tidak pernah menerima teguran formal dari pemerintah sebelum wacana ganjil genap mencuat.
Hartono juga menyoroti peran strategis Pasar Cidu sebagai salah satu sentra kuliner malam yang dikenal luas warga Makassar. Menurutnya, pemerintah kota seharusnya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh sebelum menerapkan kebijakan teknis seperti ganjil genap.
“Ini bukan sekadar soal pasar, tapi soal penghidupan lebih dari 100 pedagang yang punya keluarga, karyawan, dan orang-orang yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di sana. Pemerintah jangan hanya fokus pada lalu lintas, tapi juga dampak kemanusiaannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa partisipasi publik adalah komponen penting dalam proses perumusan kebijakan daerah. Karena itu, Hartono berharap rapat dengar pendapat bisa dijadwalkan dalam waktu dekat agar semua pihak duduk bersama dan menghasilkan solusi yang adil.
“Jangan sampai keputusan strategis seperti ini hanya didasarkan pada laporan sepihak atau tekanan sesaat. Kita butuh forum resmi yang terbuka dan melibatkan semua pihak yang terdampak langsung,” ujarnya.
DPRD Makassar berkomitmen untuk menjembatani dialog antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang. Hartono menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam jika kebijakan yang diambil justru memperparah ketimpangan atau merugikan kelompok rentan di tengah upaya penataan kota.