Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Program seragam gratis untuk pelajar yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Kota Makassar.
Meski secara substansi dinilai sangat membantu masyarakat, dewan menegaskan perlunya perbaikan sistem komunikasi anggaran serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaannya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham menekankan, persoalan utama bukan pada programnya, melainkan pada pola komunikasi yang dinilai belum optimal. Menurutnya, sempat terjadi miskomunikasi terkait mekanisme penganggaran seragam gratis yang dilakukan secara parsial oleh Pemkot, tanpa penjelasan lebih awal kepada DPRD sebagai mitra bidang pendidikan.
“Program ini sebenarnya bagus, karena meringankan beban orang tua dalam pengadaan seragam sekolah. Tapi sistem komunikasinya harus diperbaiki. Walaupun anggarannya dilakukan parsial, minimal diinformasikan kepada kami di Komisi D. Supaya ketika masyarakat bertanya, kami bisa menjawab dengan jelas,” tegas Ari melalui saluran telpon, Jumat (22/08).
Ia menambahkan, komunikasi yang buruk bisa menimbulkan kesalahpahaman antara eksekutif dan legislatif, padahal keduanya merupakan mitra sejajar dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta Pemkot lebih terbuka dalam setiap kebijakan penggunaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Selain itu, Komisi D juga menyoroti aspek pemberdayaan ekonomi lokal melalui program ini. Ari menegaskan agar Dinas Pendidikan Kota Makassar tidak hanya fokus pada distribusi seragam gratis, tetapi juga memastikan keterlibatan UMKM sebagai produsen.
“Pak Wali Kota dari awal sudah menyampaikan bahwa semangat program ini bukan sekadar membagikan seragam gratis, tapi juga memberdayakan UMKM. Jadi jangan sampai seragamnya justru dipesan ke luar. Ini dana rakyat, jadi harus kembali ke rakyat,” jelasnya.
Dewan juga menekankan prinsip transparansi agar tidak ada celah pelanggaran hukum dalam proses pengadaan seragam gratis. Dengan keterlibatan UMKM lokal, program ini diyakini tidak hanya meringankan beban orang tua, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat Makassar.
“Komisi D tidak pernah mempermasalahkan program ini. Kami mendukung penuh karena pro rakyat. Tapi sistem penganggaran, pelibatan UMKM, dan komunikasi harus diperbaiki. Kalau semua transparan, pemerintah kota aman, DPRD juga aman,” ujar Ari.
Dalam rapat badan anggaran terakhir, Pemkot disebut telah menyampaikan adanya alokasi untuk program seragam gratis. Namun dewan menilai, penyampaian itu masih perlu diperluas hingga ke tingkat komisi terkait agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama.
Dengan catatan-catatan tersebut, DPRD Makassar tetap mendorong agar program seragam gratis terus dilanjutkan ke depan. Bagi dewan, perbaikan sistem bukanlah bentuk penolakan, melainkan upaya memperkuat akuntabilitas dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
