KabarMakassar.com — Komisi A DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya.
Dewan menilai, hingga awal Oktober ini, kesiapan lintas instansi belum menunjukkan pola kerja yang terkoordinasi dengan baik.
Anggota Komisi A, Udin Saputra Malik, menyebut bahwa antisipasi bencana banjir di Makassar masih berjalan secara parsial dan belum menyentuh level masyarakat secara masif.
Ia menilai, perubahan struktur birokrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan akibat mutasi pejabat turut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program kebencanaan di lapangan.
“Belum begitu masif, apalagi baru terjadi mutasi di level kelurahan dan menyusul di kecamatan. Tentu ini memerlukan waktu adaptasi bagi pejabat baru untuk memahami wilayah dan sistem kerja yang ada,” ujarnya, melalui pesan WhatsApp, Senin (06/10).
Ia menilai, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan seharusnya sudah dimulai sejak jauh hari melalui pembersihan drainase, edukasi warga, dan pembentukan pos siaga di setiap wilayah. Namun, hingga kini, hal itu belum berjalan maksimal.
Komisi A juga menyoroti lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan dalam mitigasi bencana, seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Menurut Udin, koordinasi pra-bencana yang seharusnya menjadi kunci pencegahan belum terlihat berjalan optimal.
“Koordinasi lintas instansi sebelum bencana belum terlihat terjalin dengan baik. Kami juga belum pernah mendengar adanya pertemuan lintas OPD yang membahas langkah konkret menjelang musim hujan,” ujarnya.
Udin menegaskan, Komisi A akan menjadwalkan rapat kerja bersama para camat setelah proses mutasi selesai. Tujuannya adalah memastikan kesiapan aparat pemerintah di wilayah menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat.
Selain menyoroti kesiapan teknis, DPRD juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Bencana, yang hingga kini belum dibahas di meja legislatif.
“Setahu saya, perda kebencanaan masih dalam bentuk draft dan belum dibahas. Kami dorong agar segera dibahas supaya ada payung hukum yang kuat dan tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis,” ujar Udin.
Ia menambahkan, keberadaan perda tersebut sangat penting untuk memperjelas pembagian tugas, alur koordinasi, dan alokasi anggaran dalam penanganan bencana di tingkat daerah.
Selain faktor kelembagaan, Komisi A juga menyoroti menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan siaga bencana di tingkat kelurahan. Udin mengaitkan hal ini dengan dinamika sosial dan politik yang membuat kesadaran warga melemah.
“Aktivitas masyarakat di pos-pos siaga mulai menurun, mungkin karena dinamika politik dan faktor kejenuhan. Padahal partisipasi warga adalah kunci utama dalam membangun kesiapsiagaan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar, penanganan banjir dan bencana di Makassar harus dilakukan secara terpadu, melibatkan seluruh unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Keterpaduan ini, kata mereka, menjadi kunci agar respons terhadap cuaca ekstrem bisa lebih cepat dan efektif.
“Kalau kita hanya menunggu bencana datang baru bergerak, maka yang terjadi hanyalah siklus reaktif setiap tahun. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah sistem yang tangguh, terencana, dan berorientasi pada pencegahan,” ujar Udin.
Meski begitu, Udin tetap mengapresiasi langkah Pemkot melalui program Kampung Siaga Bencana, yang telah diterapkan di dua kecamatan, yaitu Manggala dan Biringkanaya. Program ini dianggap sebagai langkah positif, namun ia menilai masih berfokus pada penanganan pasca-bencana ketimbang pencegahan.
“Program ini sudah tepat, tapi lebih banyak fokus pada tanggap darurat dan rehabilitasi. Padahal aspek pra-bencana, seperti edukasi masyarakat dan mitigasi struktural, juga harus diperkuat. Dan sebaiknya tidak hanya di wilayah rawan banjir, tapi di seluruh kecamatan,” tutup politisi PDI-P itu.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan kesiapannya menghadapi ancaman bencana yang makin meningkat seiring perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Muhammad Fadli, menyatakan bahwa seluruh personel dan sistem penanganan kini berada dalam posisi siaga penuh melalui kegiatan Apel Kesiapsiagaan Bencana 2025.
Menurut Fadli, apel yang digelar di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) ini menjadi bukti konkret kesiapan Pemkot Makassar dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti banjir, kebakaran, hingga bencana hidrometeorologi.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk tanggung jawab nyata dalam memperlihatkan kemampuan personel, kesiapan peralatan, serta koordinasi lintas sektor dalam mitigasi dan tanggap darurat.
“Apel kesiapsiagaan ini menunjukkan kemampuan kita baik dari sisi sumber daya manusia maupun peralatan. Karena satu hal yang pasti, bencana itu pasti datang hanya saja kita tidak tahu kapan. Maka yang diperlukan adalah kesiapan,” ujar Fadli usai apel siaga bencana, Selasa (07/10).
Fadli menegaskan, seluruh personel kini dibekali dengan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas dan ketepatan dalam bertindak di lapangan.
“Kami ingin masyarakat yakin bahwa BPBD Makassar memiliki tim yang tangguh, bekerja dengan hati dan semangat kemanusiaan. Ini bukan hanya tugas, tapi panggilan untuk melindungi,” kata Fadli.
Fadli menyebut apel ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas daerah. Ia menjelaskan bahwa Makassar berupaya membangun koordinasi dengan BPBD dari wilayah perbatasan untuk memperkuat sistem tanggap bencana terpadu di tingkat regional.
“Kami ingin BPBD Makassar menjadi patron bagi wilayah lain. Karena penanggulangan bencana bukan soal batas administratif, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya.
