Kantor Balaikota Makassar. Dok. NursintaKabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Makassar belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat menjelang 2026.
Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, yang meminta pemerintah kota kembali memfokuskan pembangunan pada program-program utama sesuai janji kepala daerah.
Fahrizal mengatakan, hingga kini sebagian program unggulan masih lebih terlihat pada laporan administratif dibanding manfaat langsung di lapangan.
“Kalau melihat data yang ada, yang paling terlihat itu Makassar Creative Hub. Namun sejauh ini dampaknya lebih banyak terlihat dari sisi laporan di aplikasi Lontara, sementara manfaat langsungnya di masyarakat masih belum begitu terasa,” ujarnya, Minggu (11/01).
Menurutnya, kebijakan seragam sekolah gratis menjadi isu yang paling sering dikeluhkan warga setiap kali anggota DPRD turun ke lapangan.
“Setiap turun ke masyarakat, pertanyaan yang paling sering muncul itu soal seragam gratis. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota, terutama dinas teknis di bidang pendidikan,” kata Fahrizal.
Selain pendidikan, ia juga menyinggung rencana pembangunan stadion di kawasan Untia yang hingga kini belum menunjukkan progres nyata. DPRD berharap proyek tersebut tidak berhenti di tahap perencanaan.
“Kami berharap pembangunan stadion bisa segera berjalan dan terealisasi sebelum masa jabatan wali kota dan wakil wali kota berakhir,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja di bidang kesejahteraan masyarakat, Komisi D DPRD Makassar, lanjut Fahrizal, masih menerima banyak keluhan warga terkait bantuan sosial dan pendidikan, baik saat agenda reses maupun melalui laporan langsung.
“Dua hal yang paling sering disampaikan masyarakat memang bantuan sosial dan pendidikan,” jelasnya.
Terkait bantuan sosial, ia menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima secara berkala agar penyaluran tepat sasaran.
“Data penerima bantuan sosial harus terus diperbarui supaya yang menerima benar-benar warga yang layak dan memang tinggal di wilayah tersebut,” tegas Fahrizal.
Di sektor pendidikan, ia menilai persoalan tidak hanya berhenti pada seragam gratis, tetapi juga menyangkut beasiswa dan proses penerimaan peserta didik baru yang dinilai masih perlu pembenahan.
“Masalah pendidikan ini cukup kompleks, mulai dari seragam gratis, beasiswa, sampai penerimaan siswa baru yang kemarin sempat carut-marut. Ini semua harus dibenahi,” katanya.
Memasuki 2026, Fahrizal berharap Pemerintah Kota Makassar dapat menunjukkan realisasi konkret dari program-program unggulan yang telah dijanjikan, dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
“Fokus utama tetap harus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” pungkasnya.
