Ilustrasi Taksi Listrik, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Rencana peluncuran 200 unit taksi listrik di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) pada 31 Agustus 2025 mendatang menuai sorotan.
Meski program ini digadang sebagai langkah menuju transportasi ramah lingkungan, sejumlah pihak menilai dampak sosial-ekonominya masih perlu dikaji lebih dalam.
Salah satunya datang dari Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, yang menilai kehadiran armada baru tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru di tengah kota yang sudah padat kendaraan.
“Saya sudah baca pernyataan Pak Wali terkait pembukaan lapangan kerja 200 driver baru. Tapi pertanyaannya, dengan kondisi Makassar yang sudah macet sedemikian rupa, apakah benar penambahan 200 unit taksi listrik ini akan membuka lapangan kerja atau justru menambah kemacetan baru?” tegas Hartono, melalui saluran telpon, Rabu (27/08).
Menurutnm Politisi PKS itu, perhitungan jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus disesuaikan dengan kapasitas ruas jalan yang tersedia. Ia khawatir keberadaan taksi listrik justru tidak memberi dampak signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Mungkin memang ada driver baru yang bisa dipekerjakan, tapi jangan lupa, driver yang sudah ada hari ini bisa kehilangan pangsa pasar karena persaingan semakin ketat. Saya belum yakin program ini akan berkontribusi nyata terhadap ekonomi masyarakat kita,” ujarnya.
Hartono menegaskan, wacana pengembangan kendaraan listrik tetap sejalan dengan visi kota rendah emisi. Namun, menurutnya, penerapan kebijakan ini tidak boleh hanya sebatas simbol hijau tanpa menghitung kepadatan lalu lintas dan kondisi sosial-ekonomi Makassar saat ini.
“Kita mengapresiasi arah kebijakan menuju kota bebas emisi karbon. Tapi apakah benar penambahan armada ini membuat kota semakin nyaman? Jangan sampai justru menambah macet dan tidak memberi efek ekonomi maksimal,” kritiknya.
Ia menilai jumlah armada transportasi komersial di Makassar saat ini sudah lebih dari cukup. Alternatif yang lebih rasional, menurutnya, adalah memaksimalkan program bus sekolah dan transportasi umum massal yang bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalan raya.
“Konsep bus sekolah itu kan sebenarnya untuk mengurangi kendaraan pribadi di jalan. Sementara taksi listrik, meski bukan kendaraan pribadi, tetap menambah kepadatan lalu lintas,” tambahnya.
Hartono mendorong agar pemerintah daerah bersama investor tidak terburu-buru menjadikan taksi listrik sebagai keputusan investasi baru di Makassar tanpa perhitungan matang.
“Aspek sosial dan ekonomi masyarakat harus dikaji ulang. Kalau ini benar-benar mau jadi investasi baru di Makassar, hitungannya harus jelas ada dampaknya bagi peningkatan ekonomi masyarakat, lapangan kerja, dan tentu kontribusinya bagi target kota bebas emisi karbon,” pungkasnya.
