KabarMakassar.com — BBC Media Action dan PT Kabar Grup Indonesia (KGI) mendorong penguatan ekosistem media yang tangguh di Indonesia Timur melalui lokakarya penguatan jurnalisme dan teknologi informasi untuk melawan misinformasi dan disinformasi.
Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian program kolaborasi BBC Media Action–KabarMakassar sepanjang 2025 yang digelar di Bikin-Bikin Hub, Kota Makassar, Rabu (17/12).
Agenda ini menghadirkan pembicara diantaranya, BBC Media Action Helena Rea, Pakar Mis/Disinformasi dan Aktivis HAM Damar Juniarto, Founder dan CEO PT Kabar Grup Indonesia Upi Asmaradhana, Kaukus Timur Indonesia Uslimin, Redpel KabarMakassar Ardiyanti, Aktivis dan Peneliti Beche BT Mamma.
CEO PT KabarMakassar, Upi Asmaradhana, menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai gerakan jangka panjang yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan agenda tindak lanjut konkret bagi penguatan media dan masyarakat sipil di Indonesia Timur.
“Program ini kami kawal dengan berkeliling ke berbagai kota di Indonesia untuk melahirkan sejumlah inisiatif yang bisa ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar acara, tapi upaya membangun ekosistem informasi yang lebih kuat,” ujar Upi.
Menurut Upi, kolaborasi dengan BBC Media Action merupakan langkah strategis mengingat lembaga tersebut memiliki rekam jejak global dalam penguatan media dan perubahan sosial. Kepercayaan yang diberikan kepada KabarMakassar dan Kabar Group, kata dia, menjadi momentum penting untuk mendorong pemberdayaan, kesetaraan, dan keterwakilan wilayah Indonesia Timur.
“Hasil pemetaan menunjukkan Indonesia Timur masih tertinggal jauh dibanding Indonesia Barat, khususnya Jawa. Ini tantangan serius di tengah kerentanan masyarakat, terutama dalam konteks kebebasan pers, media, dan teknologi,” katanya.
Ia menyebut, salah satu fokus utama program adalah mendorong jurnalis, aktivis, mahasiswa, dan akademisi di Indonesia Timur agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Namun, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah timur masih menjadi kendala utama.
“Harapan ini bukan hanya milik KabarMakassar atau BBC Media Action, tetapi harapan masyarakat Indonesia Timur agar tidak terus tertinggal dalam arus informasi dan teknologi,” tegas Upi.
Selama pelaksanaan program, sedikitnya lima hingga enam pertemuan luring digelar di Makassar, Ternate, dan Jakarta. Pertemuan tersebut melibatkan jurnalis, penggiat media, dan aktivis dari Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, hingga Sulawesi Selatan.
Dalam berbagai diskusi, Upi mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang disuarakan peserta, mulai dari ketimpangan ekonomi, minimnya alokasi anggaran pembangunan ke Indonesia Timur, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah 3T, hingga tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis.
“Perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis di Indonesia Timur masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara kolektif,” ujarnya.
Salah satu capaian penting dari kolaborasi ini adalah lahirnya regulasi kepala daerah (Perwali) yang dinilai sebagai langkah progresif dalam waktu relatif singkat. Upi menilai keberhasilan tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi lintas pihak.
“Dalam waktu delapan sampai sembilan bulan, regulasi itu bisa lahir. Ini bukan pekerjaan sederhana dan menjadi bukti bahwa kolaborasi media dan pemangku kepentingan bisa menghasilkan kebijakan,” katanya.
Ke depan, KabarMakassar menyiapkan dua rencana tindak lanjut. Pertama, pengembangan platform Human Rights Tech Law yang mengintegrasikan kerja media, aktivis, masyarakat sipil, dan akademisi. Platform ini dirancang agar dapat terkoneksi bahkan tanpa internet, dengan dukungan teknologi berbasis AI.
“Kami sedang menjajaki pengembangan jejaring penggiat media dan HAM di Indonesia Timur yang bisa terkoneksi tanpa internet. Ini penting bagi wilayah dengan keterbatasan infrastruktur,” jelas Upi.
Kedua, penguatan isu-isu yang kerap terpinggirkan di Indonesia Timur, seperti isu perempuan dan anak, kesehatan ibu dan anak, serta masyarakat pesisir. Isu-isu tersebut dinilai perlu terus diangkat dalam kerja-kerja jurnalistik dan advokasi.
Sementara itu, Direktur KabarMakassar, Hajriana Ashadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra dan peserta kegiatan. Ia berharap lokakarya ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi ruang kolaborasi aktif antarjurnalis, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Keterbukaan informasi dan partisipasi semua pihak sangat penting. Kami berharap seluruh peserta aktif berdiskusi karena banyak gagasan penting yang bisa ditindaklanjuti,” ujar Hajriana.
Melalui kolaborasi ini, KabarMakassar dan BBC Media Action menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem media di Indonesia Timur agar lebih berdaya, adaptif terhadap teknologi.
“Ini akan memberikan benteng kepada diri kita mampu menjadi benteng melawan misinformasi dan disinformasi,” tutupnya.
Sedangkan, BBC Media Action, Helena Rea, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi KabarMakassar dalam menjalankan program kolaborasi tersebut.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim KabarMakassar atas kerja keras dan dedikasinya. Kolaborasi ini sangat penting karena mampu memperkuat suara-suara dari Indonesia Timur yang selama ini kurang terdengar di tingkat nasional,” ujar Helena Rea.
Ia menilai fokus program pada isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia Timur saat ini. Menurutnya, jurnalis dan aktivis di Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan cerita yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong perubahan sosial.
“Selama beberapa bulan terakhir, kami melihat komitmen luar biasa dari para jurnalis dan aktivis dalam mengemas cerita-cerita yang berdampak dan mendorong perubahan sosial,” katanya.
Helena Rea juga menyoroti pengembangan platform teknologi yang sedang dirancang bersama sebagai bagian dari penguatan ekosistem informasi. Platform tersebut diharapkan menjadi sarana yang aman dan efektif bagi pegiat kemanusiaan dan masyarakat sipil di Indonesia Timur.
“Platform teknologi yang sedang kita kembangkan diharapkan bisa menjadi jembatan informasi yang aman dan efektif bagi para pejuang kemanusiaan di wilayah ini,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang ditandai dengan lahirnya peraturan wali kota (Perwali). Menurutnya, regulasi tersebut menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara media, masyarakat sipil, dan pemerintah dapat menghasilkan dampak nyata.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah melalui lahirnya Perwali. Ini bukti bahwa kerja kolaboratif bisa membuahkan hasil yang berdampak luas,” tegas Helena.
BBC Media Action, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendampingi upaya peningkatan kapasitas media, penguatan demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia Timur.
“Semoga apa yang telah kita mulai ini dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Mari kita terus berkolaborasi untuk masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan demokratis,” tutup Helena Rea.
