Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. Fadli saat Mendampingi Komnas HAM RI Minjau Gedung DPRD kota Makassar Pasca Kebakaran, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) ke Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (03/09), menjadi perhatian penting dalam rangkaian upaya pemulihan pasca insiden kebakaran yang mengguncang ibu kota Sulawesi Selatan.
Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Dr. Fadli, turut mendampingi langsung tim Komnas HAM yang dipimpin oleh Uli Parulian Sihombing, Komisioner Pengkajian dan Penelitian. Rombongan juga terdiri atas Nisa Arralinar (Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda), Adrianus Abiyoga (Penyuluh Ahli Muda), dan Bernadeth A. Oktaviana (Sekretaris).
Komnas HAM menggelar dialog terbuka dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Makassar. Para relawan menceritakan pengalaman mereka saat berhadapan dengan kobaran api di Gedung DPRD, bagaimana mereka mengevakuasi korban di tengah kepanikan, serta risiko besar yang mereka hadapi demi menyelamatkan nyawa.
Komnas HAM menilai keberanian dan kecepatan respon TRC patut dijadikan teladan dalam penegakan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas keselamatan warga negara.
“Respon cepat BPBD sangat luar biasa. Ini bukan hanya soal teknis evakuasi, tetapi wujud nyata komitmen melindungi keselamatan masyarakat dalam situasi darurat,” tegas Uli Parulian Sihombing.
Selain menyampaikan apresiasi, Komnas HAM juga menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari mandat mereka untuk memastikan perlindungan hak asasi masyarakat dalam setiap peristiwa bencana maupun konflik sosial.
Komnas HAM ingin memastikan bahwa negara hadir melalui lembaga-lembaga penanggulangan bencana, sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak korban, mulai dari keselamatan jiwa, akses kesehatan, hingga dukungan pemulihan sosial.
Apresiasi tersebut disambut dengan rasa haru oleh jajaran BPBD. Plt. Kalaksa BPBD Makassar, Fadli, menegaskan bahwa keberhasilan penanganan darurat tidak lepas dari solidaritas tim, koordinasi lintas sektor, dan dukungan masyarakat.
“Pengakuan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan. Bagi kami, keselamatan warga adalah prioritas utama, dan kami akan terus memperkuat pelayanan kemanusiaan,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan, kunjungan ini tidak hanya sebatas apresiasi, tetapi juga memperkuat sinergi antara lembaga penanggulangan bencana dengan Komnas HAM.
Momentum tersebut menegaskan bahwa peristiwa kebakaran DPRD Makassar bukan hanya soal kerusakan fisik gedung, tetapi juga ujian bagi perlindungan hak-hak dasar masyarakat, khususnya korban yang terdampak.
“Langkah bersama ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial, memastikan transparansi dalam penanganan pasca-bencana, serta menjadi pijakan untuk mengantisipasi tragedi serupa di masa depan,” pungkasnya.
