Bimtek Golkar Sulsel, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Partai Golkar Sulsel terus memperkuat kapasitas politik kadernya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh anggota Fraksi Golkar se-Sulsel. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro Makassar dimulai pada Jumat, (01/08).
Bimtek ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan peran strategis anggota dewan dalam menjawab dinamika politik terkini.
Acara ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting, seperti Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin yang didapuk sebagai pemateri utama, serta senior Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin. Hadir pula jajaran pengurus DPD II dan seluruh legislator Golkar di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, membuka langsung kegiatan tersebut dengan menekankan pentingnya posisi legislatif sebagai pilar utama pemerintahan. Dalam sambutannya, ia mendorong seluruh anggota Fraksi Golkar untuk tampil sebagai mitra kritis pemerintah, bukan lawan politik.
“Golkar bukan musuh pemerintahan, tapi bagaimana menjadi mitra kritis. Kita berikan masukan agar pemerintahan berjalan baik,” tegas TP nama karibnya, Sabtu (02/08).
Taufan Pawe, yang juga merupakan anggota DPR RI, menyoroti pentingnya sinergi lintas tingkatan dalam tubuh fraksi. Ia mencontohkan kinerja solid Fraksi Golkar di Komisi II DPR RI yang dinilai mampu memengaruhi arah kebijakan nasional karena kuatnya kolaborasi dan koordinasi antaranggota.
Selain itu, ia mengajak seluruh kader untuk memahami dan mengawal arah kebijakan nasional yang dirumuskan dalam program Asta Cita milik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Program Asta Cita harus kita kawal bersama. Kita harus memahami substansinya dan pastikan implementasinya menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum ini, TP juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2025 yang kini menjadi perbincangan hangat di ranah politik nasional. Ia menegaskan bahwa hingga kini Partai Golkar belum mengambil sikap resmi, dan masih dalam tahap kajian.
“Putusan MK tidak bisa diotak-atik, dikritisi boleh. Kami semua di Fraksi Golkar akan melakukan kajian dan pendalaman,” jelasnya.
Secara pribadi, TP menyebut bahwa masa jabatan hasil Pemilu 2024 sebaiknya diperpanjang selama dua hingga dua setengah tahun, seraya menanggapi wacana pemilu jeda yang ia nilai terlalu ekstrem.
“Kalau jeda dua setengah tahun itu menurut saya terlalu ekstrem. Tapi Golkar pasti mencari yang terbaik untuk bangsa ini,” tambahnya.
Ketua Panitia Bimtek, Lukman B. Kadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Fraksi Golkar dari DPRD kabupaten/kota hingga provinsi se-Sulsel.
Ia berharap Bimtek ini bisa memperkaya pengetahuan dan ketajaman analisis politik kader Golkar, termasuk dalam membaca implikasi dari putusan-putusan hukum strategis seperti yang dikeluarkan oleh MK.
“Bimtek ini bukan sekadar rutinitas, tapi bagian dari pembekalan serius agar para kader memahami konteks nasional dan mampu menyikapinya secara proporsional di daerah,” pungkas Lukman.
