Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Dok: Nofi KabarMakassar)KabarMakassar.com – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pentingnya keseimbangan antara upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Pesan ini ia sampaikan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel yang diperluas, Rabu (20/08), bersama bupati, wali kota, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam forum yang digelar secara virtual itu, Andi Sudirman menyoroti kebijakan pajak daerah dan retribusi yang belakangan menuai keluhan masyarakat.
Ia mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota tidak gegabah menaikkan tarif pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaporkan melonjak tajam hingga ratusan persen di beberapa daerah.
“Memang ada aset mewah dan lahan besar yang layak dikenai pajak sesuai nilainya. Tapi kita juga harus melihat daya beli masyarakat. Jangan sampai kebijakan pajak justru menimbulkan tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil,” tegas Andi Sudirman.
Ia menyebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran yang memuat tiga pedoman penting terkait kebijakan pajak dan retribusi.
Pertama, jangan memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, setiap penyesuaian tarif harus didahului analisis dampak sosial-ekonomi. Ketiga, sosialisasi wajib dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat memahami dasar penetapan tarif.
Andi Sudirman mencontohkan potensi pajak kendaraan bermotor di Sulsel yang mencapai Rp21,7 triliun. Meski peluang itu besar, pemerintah provinsi memilih memberikan relaksasi pajak demi meringankan beban masyarakat.
“Kebijakan kita bertahap, ada klasifikasi sesuai kemampuan masyarakat. Jangan semua dipukul rata,” pungkasnya.
Sebelumnya, Massa aksi demo tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 300 persen berhasil menjebol tiga pintu pagar kantor Bupati Bone.
Massa juga melempar menggunakan batu dan air mineral ke arah petugas kepolisian yang tengah melakukan pengamanan di halaman kantor.
Diketahui, dalam aksi ini sebanyak 15 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu mendirikan tenda dan mengumpulkan logistik untuk menyiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan PBB P2 sebesar 300 persen dengan mengerahkan seribu orang.
Dalam aksi tersebut, massa meminta agar Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman untuk hadir menemui massa hari ini. Namun, hingga saat ini bupati belum datang menemui massa.
“Kami meminta agar bupati dan wakil bupati untuk hadir di lokasi,” kata orator aksi, Selasa (19/08).
Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendekatan persuasif agar massa tetap tenang dan melakukan aksi dengan aman dan damai.
“Peringatan kepada masyarakat ini telah menyalahi aturan. Ini sudah bukan aksi damai lagi,” kata salah satu petugas kepolisian melalui pengeras suara.
Hingga saat ini, massa masih terus bertahan di depan kantor Bupati Bone sambil melakukan orasi secara pergantian atas penolakan kenaikan PBB 300 persen dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.
Sejumlah kendaraan taktis telah disiagakan di dalam halaman kantor Bupati Bone dan sebanyak 1000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut.
