Aksi HMI Cabang Makassar di Balaikota Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Halaman Balai Kota Makassar, Senin (15/09).
Aksi ini bukan sekadar menyuarakan aspirasi, melainkan juga menegaskan posisi HMI sebagai mitra kritis Pemerintah Kota Makassar dalam setiap kebijakan publik.
Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah upaya mengusung agenda kelompok tertentu, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap problem sosial yang dihadapi warga kota.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. HMI akan terus mengawal setiap program pemerintah kota agar berpihak kepada rakyat kecil,” tegas Sarah di depan jajaran pejabat Pemkot.
Dalam tuntutannya, HMI menyoroti persoalan pengangguran yang masih menjadi momok di Makassar. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Februari 2025, tingkat pengangguran di kota ini mencapai 9,7 persen.
“Ini angka yang cukup tinggi untuk sebuah kota besar yang menjadi gerbang Indonesia Timur. Minimnya lapangan kerja harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh pemangku kepentingan,” jelas Sarah.
HMI juga mengangkat isu pendidikan. Data BPS menunjukkan sedikitnya 1.400 anak di Makassar putus sekolah, sebagian besar akibat kesulitan ekonomi.
“Kami meminta Wali Kota dan seluruh jajarannya agar lebih serius menangani problem ini. Putus sekolah adalah akar dari persoalan sosial lain yang bisa semakin meluas,” ungkapnya.
Masalah tata ruang kota turut menjadi sorotan. Menurut HMI, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Makassar jauh di bawah ketentuan undang-undang yang mensyaratkan 30 persen.
“Ini masalah lama yang seakan tak kunjung selesai. Jika periode sebelumnya belum menuntaskan, maka di periode ini harus ada langkah konkret,” seru para demonstran.
Pengelolaan sampah juga menjadi isu mendesak. HMI menilai kebijakan pengurangan iuran sampah tidak menyentuh akar masalah.
“TPA Antang masih memakai sistem open dumping, padahal undang-undang mewajibkan sanitary landfill. Persoalan ini harus diselesaikan serius, bukan sekadar tambal sulam,” tegas Sarah.
HMI juga menolak solusi pembangunan PLTU sebagai jalan keluar persoalan sampah karena dinilai menimbulkan masalah baru.
Aksi tersebut juga menyinggung persoalan air bersih di Kecamatan Tallo. Hingga kini, warga di kawasan tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air layak konsumsi.
“Air bersih adalah hak dasar manusia. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membiarkan warga Tallo terus hidup dalam kekeringan,” katanya.
Program Makassar Creative Hub pun tak luput dari evaluasi HMI. Menurut mereka, program ini kurang menyentuh kebutuhan nyata pemuda di Makassar.
“Ada disorientasi dalam program ini. Pemerintah harus memastikan Makassar Creative Hub benar-benar memberdayakan pemuda, bukan hanya seremonial. Angka pengangguran masih tinggi, geng motor masih marak. Itu yang harus jadi prioritas,” ungkap Sarah.
Terakhir, HMI menyinggung peristiwa pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel pada 29 Agustus lalu. Insiden ini dianggap sebagai tanda bahaya bagi stabilitas keamanan kota.
“Peristiwa itu mencoreng budaya masyarakat kita. Pemerintah harus menjadikan ini sebagai alarm bahwa Makassar belum sepenuhnya aman,” tegasnya.
Sarah menegaskan kembali komitmen HMI untuk menjaga komunikasi konstruktif dengan Pemkot Makassar.
“Kami akan terus hadir sebagai mitra kritis. Aspirasi ini adalah suara masyarakat yang harus dijawab dengan solusi, bukan sekadar janji,” pungkasnya.
