Anggota DPRD Kota Makassar, Idris, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota DPRD Kota Makassar, Idris, menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat dan masyarakat demi menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan harmonis.
Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga ketenteraman dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam menghadapi persoalan yang kerap muncul di lapangan seperti penataan pedagang kaki lima (PKL).
“Salah satu sumber gesekan yang sering muncul adalah antara aparat keamanan dan masyarakat, khususnya PKL. Secara aturan, misalnya penggusuran oleh Satpol PP bisa jadi benar. Tapi di sisi lain, kita tidak bisa tutup mata terhadap realitas sosial bahwa mereka juga mencari nafkah,” kata Idris, Selasa (29/07).
Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan penegakan aturan, pendekatan humanis dan dialog tetap menjadi prioritas.
Idris juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran aktivitas warga lainnya.
“Tugas kita adalah mencari titik temu antara aturan dan kebutuhan warga. Kita perjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, tapi tentu tidak boleh mengorbankan ketertiban umum dan hak pengguna jalan lain,” jelasnya.
Sementara itu, Babra Kamal, seorang praktisi ketertiban umum, turut menegaskan bahwa aparat penegak ketertiban memiliki tanggung jawab tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat dengan cara yang santun dan terukur.
“Aparat harus selalu bersikap humanis saat berhadapan dengan masyarakat. Tidak boleh arogan. Penertiban harus disertai pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik,” ujarnya.
Babra juga menyoroti fenomena menjamurnya PKL di ruang publik seperti trotoar dan jalur pedestrian. Ia mengakui bahwa kondisi tersebut menimbulkan potensi gangguan terhadap pengguna jalan dan keselamatan berlalu lintas.
“Banyak PKL berjualan di atas trotoar hingga ke badan jalan. Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan pengendara. Namun kami tidak serta-merta menindak. Ada proses koordinasi dan peringatan terlebih dahulu sebelum tindakan diambil,” jelasnya.
Menurut Babra, keberhasilan menjaga ketertiban kota sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.
” Penertiban bukan semata soal penegakan hukum, tapi juga tentang merawat keadilan sosial dan memastikan ruang kota bisa dinikmati semua pihak secara setara,”
Dengan pendekatan kolaboratif dan komunikasi yang terbuka, para pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan iklim kota yang tertib tanpa mengorbankan sisi kemanusiaan.
“Ini jadi fondasi penting dalam mewujudkan kota Makassar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya,” Pungkasnya.
