
KabarMakassar.com — Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bahwa pihaknya akan menyelidikan peristiwa pembakaran kantor DPRD Sulsel dan Makassar yang menewaskan tiga orang.
“Anda lihat saja nanti hasil dari kami kerja. Anda lihat saja,” kata Irjen Rusdi, Minggu (31/08) malam.
Sementara terkait informasi rencana aksi demonstrasi akan digelar kembali oleh masyarakat, Rusdi menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Silakan berekspresi, silakan menyampaikan pendapat, tetapi jangan melanggar aturan. Hargai juga hak-hak masyarakat yang lain. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka Sulawesi Selatan tetap damai, sementara kebebasan berpendapat juga bisa kita jaga bersama,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polri menyiapkan 1.323 personel khusus di Kota Makassar. Personel dari Polrestabes Makassar akan didukung oleh Polda Sulsel, sementara TNI juga menurunkan kekuatan pengamanan.
“Insya Allah, hari-hari ke depan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, damai selalu,” tambahnya.
Kapolda juga mengimbau seluruh masyarakat agar menjaga kondusivitas serta menghargai hak sesama warga.
“Mudah-mudahan dengan saling menghargai, Kota Makassar dan Sulawesi Selatan bisa berjalan dengan damai,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, gedung Kantor Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dibakar massa, saat menggelar aksi unjuk rasa imbas pemberian tunjangan kepada anggota DPR RI hingga tindakan represif polisi di Jakarta.
Berdasarkan pantauan, massa aksi awalnya menggelar demo di Jalan AP Pettarani tepatnya di depan Universitas Negeri Makassar (UNM) sekitar pukul 16.00 Wita, kemudian berlanjut hingga malam hari.
Selanjutnya, massa menuju gedung Kantor DPRD Makassar, mulanya membakar sejumlah kendaraan roda dua yang di luar gedung. Lalu masuk di kedalam halaman kantor DPRD dengan menjebol pagar dan membakar sejumlah mobil yang terprkir.
Tak sampai disitu, amarah massa memuncak hingga membakar gedung DPRD Makassar, dan membuat para dewan hingga forkopimda yang menggelar rapat paripurna panik dan keluar dari gedung.
Massa semakin beringas, akibat tidak ada satupun anggota Polri yang berada di lokasi tersebut, hingga sejumlah orang di dalam kantor DPRD keluar, bahkan sampai loncat dari atas gedung.
Untuk diketahui, demo ini imbas pemberian tunjangan kepada anggota DPR RI hingga tindakan represif polisi di Jakarta. Demo ini berlangsung sejak sore hari.
Adapun sejumlah titik aksi, seperti depan kampus Unibos dan UMI Makassar di Jalan Urip Sumohardjo, depan kampus UNM Jalan Ap Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar.
Dalam orasinya, mereka menentang terkait tunjangan DPR RI hingga perlakuan aparat kepolisian terhadap massa aksi di Jakarta. Bahkan, terdapat pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang tewas ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob.
“Mengecam tindakan pihak kepolisian atas jatuhnya korban seorang driver ojek online,” kata salah satu orator, Jumat (29/08).
Menurut mahasiswa kepolisian seharusnya menjadi pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat. Bukan, menjadi pembunuh.
“Aparat pembunuhan bukan penegak hukum,” katanya.