Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Pimpinan Lembaga, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di sejumlah lokasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh langkah korektif dilakukan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan usai melakukan rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga, Minggu (28/09).
Ia menjelaskan, salah satu langkah awal yang ditempuh adalah menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah. Penutupan itu, kata dia, dimaksudkan agar evaluasi dan investigasi bisa berjalan menyeluruh tanpa mengganggu jalannya program di lokasi lain.
“Kita tidak ingin ada kasus serupa terulang, sehingga setiap SPPG yang terbukti lalai akan diberi tindakan tegas,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap disiplin, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh dapur MBG, termasuk memperbaiki sistem sanitasi.
“Mulai dari air bersih, pengelolaan limbah, hingga pola penyajian akan diawasi langsung dengan standar nasional,” tambahnya.
Menurut Zulkifli, kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini tidak lagi sebatas administratif, melainkan menjadi syarat mutlak bagi seluruh penyelenggara MBG.
“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” tegasnya.
Ia juga memastikan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam pengawasan program ini.
“Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah semua diminta aktif. Puskesmas dan UKS juga akan dilibatkan untuk pemantauan rutin,” ungkap Zulkifli.
Zulkifli dengan penegasan bahwa seluruh langkah dilakukan terbuka dan akuntabel.
“Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa percepatan sertifikasi higienitas menjadi agenda prioritas.
“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” jelasnya.
Budi menargetkan dalam waktu satu bulan seluruh percepatan sertifikasi sudah selesai.
“Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya.
