Pondok Pesantren Modern Al Fityan Gowa, (Dok: Sinta Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memastikan akan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren pada tahun ini.
Kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang selama ini dikenal sebagai partai dengan basis kuat di lingkungan pesantren.
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai langkah Kemenag ini sebagai terobosan penting yang akan memperkuat posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya Ditjen khusus, pemerintah disebut bisa lebih fokus memberikan perhatian terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional yang jumlahnya kini tercatat lebih dari 30 ribu pesantren dengan hampir 5 juta santri tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
“Ini terobosan penting. Dengan adanya Ditjen Pesantren, pemerintah bisa lebih serius memperhatikan kebutuhan pendidikan pesantren,” ujar Jazilul, Selasa (23/09).
Pesantren sejak lama dikenal sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan tokoh-tokoh penting bangsa, mulai dari pejuang kemerdekaan, ulama, hingga pemimpin masyarakat. Namun dalam praktiknya, perhatian negara terhadap pengembangan pesantren masih dinilai minim.
Meski telah terbit UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, implementasinya disebut belum memberikan dampak signifikan. Banyak pesantren masih berjalan dengan sistem swadaya, bergantung pada dukungan masyarakat dan para kiai.
“Pesantren masih dianggap sebagai lembaga pendidikan alternatif. Padahal, negara seharusnya hadir dengan dukungan kurikulum, anggaran, dan pengembangan SDM yang memadai,” tegas Jazilul.
Selain keterbatasan fasilitas, pesantren juga menghadapi problematika kompleks. Di antaranya keterbatasan anggaran, perlunya modernisasi kurikulum agar sesuai perkembangan zaman, hingga masalah sosial yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir seperti bullying, dugaan kasus kekerasan, maupun pandangan intoleran yang tumbuh di sebagian kecil lembaga.
Menurut Jazilul, jika persoalan-persoalan ini dibiarkan, maka pesantren akan tertinggal dalam arus transformasi pendidikan nasional. Karena itu, ia menegaskan, kehadiran Ditjen Pesantren harus menjadi instrumen strategis untuk menyelesaikan persoalan mendasar tersebut.
“Masalah-masalah ini tidak bisa dibiarkan. Negara harus aktif turun tangan. Ditjen Pesantren akan menjadi instrumen penting dalam menata, memperkuat, dan mempercepat transformasi pesantren,” tambahnya.
Sebagai partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), PKB juga menunjukkan keseriusannya dengan membentuk Satgas Percepatan Transformasi Pesantren. Satuan tugas ini berfokus pada peningkatan mutu, kualitas pendidikan, hingga modernisasi sistem di pesantren.
Jazilul menyebut keberadaan Ditjen Pesantren nantinya akan menjadi mitra penting Satgas PKB dalam mendorong lahirnya pesantren yang lebih maju tanpa meninggalkan tradisi luhur bangsa.
“Pesantren adalah benteng moral dan tradisi keislaman Nusantara. Kehadiran Ditjen Pesantren akan mempercepat transformasi, sehingga pesantren semakin berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap berakar kuat pada tradisi luhur bangsa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Ansyhar, memastikan pembentukan Ditjen Pesantren akan diresmikan tahun ini. Ia menjelaskan, struktur eselon I baru ini lahir setelah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dihapus akibat kewenangannya dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.
Dengan demikian, Ditjen Pesantren akan mengisi ruang kelembagaan di Kemenag sekaligus menjadi pusat kendali berbagai program strategis terkait penguatan pesantren di Indonesia.
Keputusan ini juga dipandang memiliki dimensi politik. PKB sebagai partai yang identik dengan kalangan pesantren tentu memperoleh panggung untuk menunjukkan komitmen memperjuangkan aspirasi basis konstituennya. Di sisi lain, pemerintah menegaskan dirinya hadir lebih dekat dengan dunia pesantren yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan pesantren bukan lagi sekadar lembaga pendidikan alternatif, melainkan bagian integral dari pembangunan bangsa.
“Pesantren adalah aset bangsa. Dengan adanya Ditjen Pesantren, kita optimistis layanan pendidikan Islam berbasis pesantren akan meningkat kualitasnya dan berkontribusi lebih besar bagi peradaban Indonesia di masa depan,” pungkas Jazilul.
