Suasana Rapat Kordinasi Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) dengan Pemerintah kota Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi kebijakan dan strategi pelaksanaan program prioritas pendidikan tahun 2025, yang kali ini digelar di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10).
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, dan diterima oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, terutama mengenai akselerasi pengangkatan kepala sekolah dan redistribusi guru di wilayah dengan jumlah tenaga pendidik yang belum merata.
“Kami datang untuk melihat langsung implementasi program prioritas kementerian, sekaligus berdiskusi tentang strategi memajukan pendidikan di Kota Makassar. Salah satu fokus utama adalah akselerasi pengangkatan kepala sekolah dan redistribusi guru agar penempatan tenaga pendidik lebih proporsional,” ujar Nunuk Suryani.
Ia menjelaskan, selama ini masih terdapat ketimpangan jumlah guru di beberapa daerah, di mana ada sekolah kelebihan tenaga pendidik sementara di wilayah lain kekurangan guru, terutama di daerah kepulauan dan pinggiran kota.
“Redistribusi guru menjadi langkah penting agar kualitas pembelajaran bisa merata. Pemerintah pusat dan daerah harus berkolaborasi agar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru,” tegasnya.
Selain redistribusi guru, Kemendikdasmen juga mendorong percepatan proses pengangkatan kepala sekolah, terutama untuk mengisi kekosongan jabatan yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah.
Nunuk menilai percepatan ini penting untuk menjaga stabilitas manajerial sekolah dan memperkuat tata kelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
“Kepala sekolah adalah motor penggerak di sekolah. Maka proses pengangkatannya harus dipercepat agar kebijakan pendidikan berjalan efektif,” tambahnya.
Dirjen GTKPG juga memperkenalkan program baru yang menjadi perhatian nasional, yakni ‘Hari Belajar Guru’, satu hari dalam sepekan yang dikhususkan bagi guru untuk belajar, berbagi praktik baik, dan meningkatkan kompetensi diri.
“Kami ingin membangun budaya belajar yang berkelanjutan bagi para guru. Hari Belajar Guru akan menjadi momentum untuk mengasah kemampuan, memperbarui pengetahuan, dan memperkuat semangat kolaborasi di lingkungan sekolah,” jelasnya.
Selain itu, Nunuk mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap pengembangan mutu pendidikan, termasuk keterlibatan aktif dalam Gerakan Literasi dan Numerasi Nasional.
Salah satu inovasi yang disorot adalah rencana pembangunan taman-taman numerasi di ruang publik dan lingkungan sekolah sebagai sarana belajar interaktif.
“Dukungan Pak Wali sangat luar biasa. Beliau berkomitmen menghadirkan taman-taman numerasi di berbagai titik di Makassar. Ini langkah nyata untuk menumbuhkan budaya literasi dan numerasi sejak dini,” ungkap Nunuk.
Selain membahas isu struktural, Dirjen GTKPG juga menyoroti kebijakan insentif guru di wilayah kepulauan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai terobosan inspiratif yang patut dijadikan contoh nasional dalam pemerataan guru di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan).
“Banyak daerah kesulitan menempatkan guru di wilayah pulau karena penghasilan terbatas. Kebijakan Pak Wali untuk menaikkan insentif guru di pulau-pulau merupakan solusi luar biasa agar guru bisa mengabdi dengan tenang dan penuh dedikasi,” ujar Nunuk.
Ia menegaskan akan melaporkan langsung kebijakan tersebut kepada Menteri Pendidikan agar dapat dijadikan model bagi daerah lain.
Menurutnya, kebijakan seperti ini menjadi langkah nyata dalam memastikan semua anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang setara di mana pun mereka tinggal.
“Saya akan sampaikan inovasi Pak Wali Kota ke Pak Menteri. Jika diterapkan secara nasional, ini bisa menjadi solusi atas masalah kekurangan guru di daerah kepulauan,” tambahnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini, Nunuk optimistis Makassar dapat menjadi kota percontohan nasional dalam pelaksanaan program prioritas GTKPG, mulai dari penguatan kapasitas guru, pemerataan tenaga pendidik, hingga inovasi pembelajaran berbasis literasi dan numerasi.
“Komunikasi dan kolaborasi dengan Pemkot Makassar serta Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan di Sulsel berjalan sangat baik. Ini bisa menjadi model kerja sama ideal bagi kota-kota lain di Indonesia,” tutup Nunuk.
