Stasiun Kereta Api anete Rilau, Kabupaten Barru (dok. Ist)KabarMakassar.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memaparkan kondisi serapan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dinilai masih belum optimal pada sejumlah direktorat teknis.
Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi APBN 2025 dan pembahasan program 2026 bersama Komisi V DPR RI, Selasa (18/11).
Data penyerapan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antarunit kerja, terutama pada sektor transportasi perkeretaapian dan darat.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa hingga November 2025, tingkat penyerapan anggaran baru mencapai 65,5 persen dari total pagu.
Dia menegaskan bahwa sisa waktu tahun berjalan akan dimaksimalkan untuk menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun.
“Hingga November 2025, serapan anggaran Kemenhub telah mencapai Rp19,31 triliun atau setara dengan 65,5% total anggaran tahun 2025. Kami akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini,” ujar Dudy.
Berdasarkan pemaparan itu, Ditjen Perhubungan Laut mencatat serapan tertinggi mencapai Rp7,2 triliun atau 70 persen dari total pagu Rp10,3 triliun. Adapun Ditjen Perhubungan Udara menyusul dengan serapan Rp3,8 triliun atau 74,75 persen dari pagu Rp5,1 triliun.
Sebaliknya, Ditjen Perkeretaapian tercatat paling rendah dalam realisasi anggaran. Serapan di direktorat ini baru mencapai Rp2,96 triliun atau 44,04 persen dari total pagu Rp6,7 triliun.
Ditjen Perhubungan Darat juga masih tertahan pada 58,33 persen atau Rp2,5 triliun dari total pagu Rp4,3 triliun.
Menhub menjelaskan bahwa keterlambatan serapan ini salah satunya dipengaruhi perubahan mekanisme anggaran pada 2025, yang menggunakan skema buka tutup.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat sejumlah proses internal harus disesuaikan ulang. Ia menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat untuk mempercepat realisasi.
“Pada awal tahun, ada kebijakan buka tutup terkait anggaran, sehingga perlu penyesuaian internal. Selain itu juga, masih ada beberapa anggaran yang dalam penyerapannya masih butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat,” katanya.
Dudy berharap hambatan yang terjadi pada tahun ini dapat menjadi pijakan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya agar penyerapan bisa lebih cepat dan merata.
“Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Kemenhub juga menyampaikan rencana alokasi anggaran TA 2026 yang ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Lebih dari separuhnya atau sekitar Rp16,8 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas yang dianggap prioritas nasional.
“Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026,” pungkasnya.
