Ilustrasi Nataru (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi lonjakan signifikan pada pergerakan penumpang transportasi laut selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Orang Nataru 2025, diperkirakan sebanyak 2,62 juta penumpang akan memanfaatkan moda transportasi laut untuk melakukan perjalanan libur akhir tahun.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan sebagai aspek paling krusial dalam penyelenggaraan angkutan laut Nataru. Untuk menjaga keamanan transportasi di tengah potensi cuaca ekstrem, Kemenhub menyiagakan unit pelaksana lapangan selama 24 jam penuh.
“Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati. Keselamatan terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi,” ujar Dudy dalam keterangan, Minggu (07/12).
Ia menyoroti pentingnya pengawasan ketat mengingat sejumlah insiden kapal beberapa waktu lalu, termasuk tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara. Rentetan insiden tersebut menjadi pengingat bahwa mitigasi harus diperkuat menjelang lonjakan penumpang Nataru.
Dudy menginstruksikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperketat pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) dan mengawasi ketat potensi kelebihan muatan. Ia menegaskan bahwa kapal yang tidak memenuhi standar keamanan tidak boleh diberi izin berlayar.
“Kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran harus dioptimalkan. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut memperkuat layanan publik melalui implementasi MaritimHUB, sebuah platform layanan cepat dan terpadu lintas direktorat.
Layanan yang disediakan mencakup persetujuan kerja keruk, pemberian tanda UN-Mark dan pengelolaan barang berbahaya, penerbitan sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), registrasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), serta pengujian Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Kehadiran MaritimHUB, menurut Dudy, merupakan upaya untuk memastikan pelayanan publik di sektor maritim semakin efektif, transparan, dan mudah diakses.
“Keselamatan adalah fondasi, tetapi pelayanan adalah wajah kita,” katanya.
Kemenhub juga memasuki fase transisi penting dengan beralihnya tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Ditjen Perhubungan Darat ke Ditjen Perhubungan Laut.
Transisi ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola transportasi nasional, terutama di sektor perairan.
“Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan,” tutup Dudy.
