Operasi Perdana Clipping Coiling Bypass NTT Masuk Peta Layanan Stroke Nasional, (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Indonesia tengah menghadapi krisis besar di sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa negeri ini kekurangan sedikitnya 70.000 dokter spesialis, kondisi yang membuat layanan kesehatan tingkat lanjut tersendat terutama di wilayah luar Pulau Jawa.
Sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di Jawa, sementara daerah lain mulai dari NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi hingga Indonesia timur mengalami kekosongan tenaga ahli.
“Masyarakat di daerah-daerah tersebut kerap mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan tingkat lanjut karena minimnya dokter spesialis,” ujar Budi dalam keterangan yang dirilis laman resmi Kemenkes RI, Sabtu (15/11).
Situasi ini membuat masyarakat di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh atau menunggu lebih lama untuk mendapatkan penanganan medis.
“Kalau ada masalah kesehatan, nasibnya susah sekali,” lanjutnya.
Sebagai respons, Presiden mengarahkan Kemenkes membuka 500 sentra pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based education) di seluruh Indonesia. Dengan model ini, pendidikan spesialis tidak lagi terpusat di kampus besar, tetapi langsung dilakukan di rumah sakit.
“Arahan Presiden jelas, kita tidak boleh kekurangan dokter spesialis dan harus cepat menambah jumlahnya,” kata Budi.
Sentra pendidikan tersebut akan dibuka di kabupaten, kota hingga tingkat provinsi, memungkinkan putra-putri daerah mendapat akses lebih luas tanpa harus bersaing ketat masuk perguruan tinggi besar seperti UI atau Unair.
“Peluangnya kecil sekali untuk masuk. Padahal yang kita butuhkan adalah memperbanyak dokter-dokter dari NTT untuk NTT, dari daerah untuk daerah,” bebernya.
Mulai tahun depan, Kemenkes mulai mengubah sejumlah rumah sakit daerah menjadi pusat pendidikan spesialis. Salah satunya RS Ben Mboi Kupang, yang akan menjadi pusat pendidikan untuk tujuh spesialis dasar, ditambah saraf dan jantung.
“Saya akan segera minta Ben Mboi tahun depan menjadi sentra pendidikan minimal tujuh spesialis dasar, plus saraf dan jantung. Dan sebagian besar akan diisi putra-putri NTT, mungkin 90–95 persen dokter yang sekarang ada di RSUD di NTT,” jelas Budi.
Ia menegaskan langkah ini krusial agar dokter-dokter muda dari daerah bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat dan kembali bekerja melayani masyarakat setempat.
Transformasi besar ini tidak mulus. Model pendidikan spesialis berbasis rumah sakit digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk mendapat protes dari sejumlah guru besar fakultas kedokteran.
“Masih banyak pihak yang belum paham. Kami digugat di MK oleh Universitas Jenderal Soedirman, termasuk demo dari beberapa guru besar fakultas kedokteran yang merasa aneh kok pendidikan dibuka di rumah sakit, bukan di fakultas kedokteran,” kata Budi.
Budi menegaskan bahwa sistem ini bukan hal baru dan telah diterapkan secara luas di berbagai negara.
“Di luar negeri, pendidikan dokter spesialis itu memang dilakukan di rumah sakit. Memang perubahan ini mengganggu beberapa orang, tapi jika tidak kita lakukan, tidak mungkin rumah sakit di daerah akan mendapatkan dokter spesialis yang cukup,” tegasnya.
Menurut Budi, tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Selama sistem pendidikan spesialis terpusat, putra-putri daerah, terutama dari wilayah timur, sangat sulit mendapat kesempatan setara.
“Tidak mungkin putra-putri daerah, misalnya dari NTT, bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi dokter spesialis dibandingkan teman-teman kita dari Pulau Jawa jika sistem lama tetap dipertahankan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerataan dokter spesialis merupakan pondasi utama untuk mewujudkan akses kesehatan yang merata.
“Kalau kita tidak buat begini maka putra-putri daerah akan sulit untuk mendapatkan dokter spesialis,” kata Budi.
Kemenkes menargetkan sentra-sentra pendidikan baru ini mampu mengakselerasi pertumbuhan jumlah dokter spesialis dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus mempersempit kesenjangan layanan kesehatan antara Jawa dan luar Jawa.
