KabarMakassar.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti secara serius persoalan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pembahasan itu kini menjadi salah satu agenda utama dalam rangka memastikan pelaksanaan Undang-Undang TNI dapat berjalan sesuai kebutuhan pertahanan modern.
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit bukan semata soal kenaikan tunjangan, tetapi menyangkut martabat dan efektivitas kinerja aparat pertahanan negara.
“Kami tengah menggali informasi sedalam mungkin mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) prajurit TNI, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan fasilitas pertahanan dan kesejahteraan. Banyak hal yang perlu disesuaikan dengan standar sekarang,” ujar Deng Ical kepada awak media di warkop Vandjoel di Makassar, Sabtu (04/10).
Menurutnya, kondisi prajurit di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan operasional dan dukungan fasilitas yang tersedia. Mulai dari tunjangan kinerja, uang lauk pauk, biaya operasional, rumah dinas, hingga kendaraan dinas, semuanya dinilai perlu dikaji ulang agar lebih relevan dengan beban tugas yang semakin kompleks.
Deng Ical menjelaskan, Komisi I tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku, termasuk kemungkinan revisi Undang-Undang TNI atau penerbitan kebijakan baru untuk memperkuat pelaksanaannya.
“Kami ingin memastikan seluruh aturan dan kebijakan benar-benar mendukung pelaksanaan tugas prajurit secara maksimal. Termasuk soal tunjangan, fasilitas, dan sistem pendukung lainnya,” ungkap Politisi asal Sulsel itu.
Wakil WaliKota Makassar periode menegaskan bahwa kesejahteraan prajurit merupakan faktor kunci dalam menjaga profesionalitas TNI. Tanpa dukungan yang layak, kemampuan pertahanan negara berisiko menurun, terlebih di tengah dinamika ancaman baru di era digital dan geopolitik modern.
Untuk memastikan kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil, Deng Ical mengaku akan turun langsung menyerap aspirasi dari para prajurit di lapangan. Rencana pertemuan dengan Kodam, Dandim, Danramil, hingga Babinsa sudah disiapkan agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan menyeluruh.
“Ada laporan bahwa banyak prajurit yang melaksanakan tugas tanpa fasilitas memadai. Kami ingin mendengarkan langsung kondisi mereka, termasuk soal uang lauk pauk, kendaraan dinas, dan biaya operasional. Semua itu harus menjadi bagian dari kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia menilai, pola kerja seperti ini penting agar DPR tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi benar-benar berpijak pada fakta lapangan.
Selain aspek kesejahteraan, Komisi I DPR RI juga menyoroti perluasan tugas TNI di bidang pertahanan siber dan perlindungan WNI di luar negeri. Tugas tambahan ini, menurut Deng Ical, menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang lebih kuat.
“Bidang pertahanan siber kini menjadi lini strategis baru. Ancaman bukan lagi hanya bersifat fisik, tapi juga digital. Karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya berjalan dengan dukungan aturan dan fasilitas yang memadai,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan pertahanan nasional kini menuntut pendekatan lintas sektor antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil. Untuk itu, Komisi I berkomitmen mendorong penguatan kerangka koordinasi antara TNI dan kementerian terkait, termasuk dalam isu keamanan digital dan perlindungan data nasional.
Deng Ical menyampaikan bahwa seluruh masukan dan temuan lapangan akan dibahas secara komprehensif dalam rapat Komisi I bersama Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan lembaga terkait lainnya. Hasil pembahasan ini nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi kebijakan strategis nasional, terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan dan efisiensi sistem pertahanan.
“Kita ingin merumuskan arah kebijakan yang lebih berpihak pada prajurit. Tidak hanya soal tunjangan, tapi juga sistem kerja, pelatihan, dan jaminan sosial mereka,” katanya.
Salah satu fokus lain yang akan dibahas adalah keterlibatan TNI dalam program-program strategis nasional seperti MBG (Manunggal Bersama Garda), yang memerlukan kejelasan aturan dan pembiayaan agar pelaksanaannya tidak membebani struktur internal TNI.
“Program seperti MBG harus diatur secara jelas agar TNI bisa berkoordinasi tanpa kehilangan fokus pada tugas pokoknya,” tambahnya.
Menurut Deng Ical, kesejahteraan prajurit tidak hanya berkaitan dengan angka tunjangan, tetapi juga menyangkut moral dan loyalitas terhadap negara. Ia menegaskan bahwa prajurit yang hidup sejahtera akan bekerja dengan disiplin dan dedikasi yang lebih tinggi.
“Kita bicara soal pengabdian yang luar biasa. Mereka menjaga kedaulatan negara, jadi sudah seharusnya mereka mendapatkan hak dan fasilitas yang layak,” ujarnya.
Politisi asal Sulawesi Selatan itu juga menegaskan, perhatian terhadap TNI bukan berarti mengabaikan lembaga lain, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.
“Kesejahteraan prajurit adalah bagian dari pertahanan negara. Karena itu, pembahasannya harus menjadi prioritas nasional,” tutup Deng Ical.
