Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Komisi II DPR RI mengambil langkah tegas dengan membatalkan seluruh agenda perjalanan dinas ke luar negeri. Keputusan itu sekaligus diikuti pengembalian anggaran yang sebelumnya telah disiapkan ke kas negara.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan pimpinan DPR agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan efisien.
“Kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR, dan dana yang telah disiapkan untuk hal tersebut kami minta kepada sekretariat Komisi II untuk dikembalikan ke kas negara,” kata Rifqi, Kamis (04/09).
Menurut Rifqi, langkah ini merupakan bentuk komitmen Komisi II dalam memastikan alokasi belanja negara benar-benar menyentuh kepentingan publik. Ia berharap dana hasil pembatalan itu bisa dialihkan untuk mendukung program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami berharap dana tersebut bisa dihajatkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan dan prorakyat,” ujarnya.
Pengembalian anggaran ini menambah daftar upaya DPR dalam menekan belanja perjalanan dinas yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Komisi II menegaskan, sikap tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk konkret keberpihakan kepada rakyat di tengah tuntutan efisiensi penggunaan APBN.
Selain membahas efisiensi anggaran, Komisi II juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya sejumlah pejuang demokrasi di beberapa daerah. Rifqi mengatakan, DPR turut merasakan kehilangan atas peristiwa tersebut dan mendorong anggotanya agar hadir langsung menemui keluarga korban sebagai bentuk empati.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi II, kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan kami doakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang tidak kita inginkan bersama,” Pungkasnya.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh perjalanan DPR ke luar negeri telah dibekukan, kecuali konferensi kenegaraan.
“Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” kata Puan
Selain soal kunjungan kerja atau kunker ke luar negeri, Puan pun menyatakan bahwa tunjangan rumah yang sempat dikritik masyarakat hingga menimbulkan demo sudah dihentikan sejak 31 Agustus 2025.
Anggota dewan, kata Puan, juga tidak menerima kenaikan gaji. “Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan,” tutur dia.
Kini, semua laporan kegiatan dan rapat terbuka sudah dimuat dalam laman (website) DPR RI. “Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” pungkas Puan.
