Rakor KPU dengN Pemkot Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan.
Upaya ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang digelar bersama Pemerintah Kota Makassar di Aula Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar.
Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kesbangpol, Chairuddin. Hadir dalam rapat ini sebanyak 15 camat dan 153 lurah dari seluruh wilayah Kota Makassar, serta perwakilan dari Bawaslu Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan jajaran Komisioner KPU Kota Makassar.
Chairuddin menekankan bahwa proses pembaruan data pemilih tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU. Peran aktif dari semua tingkatan pemerintahan sangat penting, khususnya dari camat, lurah, hingga RT/RW, sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Rapat ini bukan seremonial semata, tapi menjadi pintu masuk agar seluruh jajaran memahami pentingnya pendampingan administrasi kependudukan bagi warga. KPU tidak bisa bekerja sendiri,” ujar Chairuddin, Jumat (25/07).
Sementara itu, Ketua KPU Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat. Ia menegaskan bahwa akurasi data pemilih merupakan pondasi penting dalam menjamin kesuksesan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang. Menurutnya, pembaruan data pemilih harus dilakukan secara terus-menerus hingga ke tingkat paling bawah.
“Data pemilih bukan sekadar tahapan awal, tetapi fondasi seluruh proses demokrasi. Tidak bisa disiapkan secara mendadak. Karena itu, verifikasi harus menyentuh RT/RW. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya KPU,” tegas Yasir.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini KPU Kota Makassar memprioritaskan tiga program utama: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pendidikan Politik Pemilih Berkelanjutan, serta Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan. Ketiganya, menurut Yasir, menjadi kunci memperkuat sistem demokrasi dari akar rumput.
Yasir kembali menegaskan kesiapan KPU untuk terlibat aktif dalam setiap lini pelayanan masyarakat, termasuk kegiatan di tingkat kelurahan dan RT/RW. Menurutnya, keterlibatan semua pihak akan sangat menentukan kualitas demokrasi ke depan.
“Kami siap mendampingi langsung di lapangan. KPU Makassar akan selalu hadir dalam proses sosialisasi maupun verifikasi agar setiap hak pilih tercatat secara akurat. Tujuannya jelas, agar data tetap bersih dan potensi sengketa saat pemilu bisa ditekan semaksimal mungkin,” pungkas Yasir.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Makassar, Hambaliie, dalam kesempatan yang sama menyoroti tantangan spesifik Kota Makassar sebagai kota besar dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Hal ini, menurutnya, berimplikasi langsung terhadap akurasi data pemilih.
“Mobilitas tinggi, banyak warga pindah domisili, belum lagi akta kematian yang terlambat dilaporkan atau pensiunan TNI-Polri yang belum memperbarui status kependudukannya. Ini semua berpengaruh langsung terhadap validitas data pemilih,” ujar Hambaliie.
Sebagai solusi, KPU Kota Makassar telah menjalankan sejumlah langkah teknis, seperti penguatan sistem Cek DPT Online, penyediaan formulir tanggapan publik, barcode pelaporan mandiri, dan penyelenggaraan rapat pleno terbuka setiap triwulan.
Hambaliie menekankan bahwa keberhasilan semua upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari aparat kecamatan hingga instansi vertikal terkait.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Makassar, Irwandi, memaparkan berbagai inovasi layanan yang mendukung ketertiban administrasi, seperti aplikasi GoCapil, pelayanan daring, serta program jemput bola ke kelurahan.
Namun ia mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum proaktif, khususnya dalam mengurus akta kematian.
“Kesadaran masyarakat masih rendah. Biasanya akta kematian baru diurus saat dibutuhkan untuk urusan warisan atau klaim jaminan sosial. Padahal ini penting untuk sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih,” jelas Irwandi.
