Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman (Dok : Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah menghadapi keterbatasan fiskal yang semakin ketat. Kondisi ini berimbas pada ketiadaan anggaran untuk renovasi kantor DPRD Sulsel yang rusak parah pasca dibakar massa saat demonstrasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman mengungkapkan bahwa celah fiskal kemungkinan akan semakin menyempit pada tahun mendatang. Bahkan, dana transfer dari pusat ke daerah diperkirakan turun drastis sehingga ruang fiskal Pemprov kian terbatas.
“Dalam kondisi fiskal yang menipis dan ada informasi tahun depan malah tinggal 600 triliun yang dana transfer ke daerah, pasti celah fiskal makin menyempit,” kata Jufri Rahman, Selasa (02/09).
Dia menilai, salah satu opsi yang bisa ditempuh untuk membangun kembali gedung DPRD adalah melalui skema tukar guling atau ruislag aset.
Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah mengganti gedung lama dengan bangunan baru yang lebih representatif.
“Kalau ada yang mau ruislag (tukar guling) itu di DPRD di sana baru diganti bangunan pengganti yang lebih representatif, saya kira bisa dipikirkan, tapi itu semua kembali kepada Pak Gubernur dan DPRD,” jelasnya.
Jufri juga berharap pemerintah pusat turut mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas bagi DPRD Sulsel.
“Karena yang dialami oleh Makassar dan provinsi itu adalah ekses dari kegiatan di Jakarta, maka adalah sangat bijak kalau pemerintah pusat mengambil peran dalam rangka membangun kembali fasilitas negara itu,” kata Jufri.
Di sisi lain, untuk mendukung kelancaran aktivitas DPRD Sulsel, Pemprov menyiapkan gedung sementara. Gedung Dinas Perhubungan (Dishub) di Jalan Perintis Kemerdekaan diusulkan menjadi lokasi transisi hingga ada kejelasan pembangunan gedung baru.
“Kami sudah siapkan kantor Dinas Perhubungan di jalur Perintis Kemerdekaan itu. Bagian depannya itu dinasnya, belakang untuk DPRD sementara. Sambil kita pikirkan itu pertanyaan yang di mana diambilkan uang,” ujarnya.
Penentuan lokasi sementara itu juga sudah melalui koordinasi dengan pimpinan DPRD Sulsel. Dari hasil peninjauan bersama Ketua DPRD dan beberapa ketua fraksi, gedung Dishub dianggap lebih layak dipakai dibandingkan opsi lainnya.
“Saya sudah langsung meninjau bersama dengan Ibu Cicu (Ketua DPRD) dengan beberapa ketua fraksi, ada Andi Patarai, ada lagi Irfan AB dari PAN, dari Golkar semua,” ungkap Jufri.
Untuk kebutuhan renovasi kecil di kantor sementara tersebut, Jufri memastikan pembiayaannya dapat diambil dari anggaran internal DPRD melalui Sekretariat Dewan setelah adanya pengalihan aset.
“Iya, (difasilitasi) tapi kan DPRD punya anggaran tersendiri. Jadi caranya itu nanti kita tinggal mengalihkan penggunaan aset. Kan saya selaku pengelola aset, jadi Sekwan bermohon, kiranya bagian belakang gedung Dishub pengelolaannya diserahkan kepada Sekwan,” tegasnya.
Dengan mekanisme tersebut, DPRD bisa segera melakukan pembenahan fasilitas dasar agar kegiatan mereka tetap berjalan meski kantor lama sudah tidak bisa difungsikan lagi.
“Kan kalau itu Dinas Perhubungan mau dipakai DPRD, tinggal dialihkan penggunaan aset kan. Kalau sudah dialihkan penggunaan asetnya, bisa gunakan anggarannya Sekwan untuk membenahi,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, DPRD Sulsel harus menempati kantor sementara setelah gedung mereka di Jalan Urip Sumoharjo ludes terbakar saat aksi demonstrasi besar-besaran pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025. Bangunan tersebut rusak total sehingga tidak dapat digunakan kembali dalam waktu dekat.
