
KabarMakassar.com — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses masa persidangan III tahun sidang 2024/2025 menuai sorotan.
Sejumlah legislator menyesalkan absennya para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna sementara DPRD Sulsel, di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Rabu (17/09/2025).
Para anggota dewan menilai, kehadiran OPD dalam forum paripurna sangat penting. Sebab, laporan reses yang disampaikan merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang diperoleh di lapangan dan seharusnya menjadi perhatian langsung pemerintah provinsi.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, mengajukan interupsi di sela paripurna. Yeni menegaskan bahwa laporan hasil reses bukan sekadar formalitas, melainkan hasil kerja keras anggota dewan selama turun ke masyarakat sehingga perlu didengarkan langsung baik oleh Gubernur, maupun kepala OPD terkait.
“Kita sudah sering melihat Gubernur menghadiri paripurna, kita apresiasi untuk itu. Namun kami belum pernah melihat beliau menghadiri pembacaan hasil reses,” kata Yeni.
Menurut Yeni, absennya OPD dalam forum laporan reses menimbulkan kesan bahwa aspirasi masyarakat yang disuarakan hanya sebatas didengar sesama anggota dewan. Padahal, aspirasi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan.
“Saya tidak melihat OPD yang mendengarkan hasil aspirasi kita. Kaalaupun ada, itu mungkin sekitar berapa orang saja. Jadi kesan yang saya tangkap hari ini, sesama kita yang saling mendengar, untuk apa?” tegasnya.
Yeni juga menambahkan bahwa laporan reses merupakan hasil dari kerja intensif yang dilakukan anggota DPRD di daerah pemilihan. Untuk itu, laporan tersebut layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi, khususnya OPD terkait.
“Ini barangkali saya selalu menyampaikan bahwa bukan hal main-main. Ini kayak gimana ya, saya hati-hati juga dalam berstatement. Kita seperti menganggap angin lalu itu hasil reses padahal kita lakukan selama 7 hari dan 7 titik,” ujarnya.
Sorotan serupa juga disampaikan oleh anggota Fraksi Gerindra, Fadel Muhammad Tauphan Ansar, sesaat sebelum membacakan laporan hasil reses.
Dia menilai minimnya kehadiran OPD di paripurna perlu menjadi perhatian agar kejadian yang sama tidak terulang di masa mendatang.
“Walaupun yang hadir OPD-nya mungkin sedikit, tapi Fraksi Gerindra tetap membacakan. Tapi mungkin ke depannya ketika paripurna, bisa menjadi atensi khusus agar OPD terkait hadir terutama untuk mendengarkan aspirasi dari dapil-dapil kita masing-masing,” ujar Fadel.
Sementara itu, dari Fraksi Harapan, Hamzah Hamid, juga menyampaikan kekecewaannya terkait kondisi tersebut usai membacakan hasil laporan reses.
Meski demikian, dia tetap memberikan apresiasi kepada perwakilan Pemprov Sulsel, yakni Asisten II, Muh. Ichsan Mustari, yang hadir mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
“Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Asisten yang menghadiri rapat paripurna pada kesempatan ini,” ucap Hamzah.
Menurutnya, laporan hasil reses seharusnya didengarkan oleh seluruh OPD karena berisi berbagai masukan masyarakat. Dia menekankan bahwa penghargaan terhadap lembaga DPRD harus ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah provinsi menyimak hasil reses.
“Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah melaporkan hasil pelaksanaan reses DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang sejatinya ini harus didengarkan oleh semua SKPD yang ada di provinsi,” tuturnya.
Hamzah pun mengingatkan bahwa meski gubernur memiliki kesibukan yang padat, seharusnya OPD tetap diberi instruksi untuk hadir di forum resmi DPRD. Dia menegaskan pentingnya penghargaan antar lembaga agar aspirasi masyarakat bisa benar-benar ditindaklanjuti.
“Saya berharap ke depan, kita maklum kalau Pak Gubernur sibuk dengan berbagai urusan. Tetapi SKPD saya kira melalui Gubernur atau melalui Pak Sekda menyampaikan ke OPD agar menghadiri rapat paripurna apalagi ini penyampaian laporan reses. Saya kira ini turut jadi perhatian. Jangan kita ini seperti kita menyampaikan laporan, yang dengar juga teman-teman fraksi. Kita harus saling menghargai. Siapa lagi yang menghargai lembaga ini kalau bukan kita,” pungkas Hamzah.