Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hartono saat Rapat APBD 2026 di ruang Banggar, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti lonjakan signifikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pemerintah kota yang tembus hingga Rp300-400 miliar.
Angka tersebut jauh di atas prediksi awal pembahasan KUA-PPAS yang hanya memperkirakan SILPA berada di kisaran Rp200 miliar. Kondisi ini disebut sebagai alarm serius bagi pengelolaan anggaran dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Hartono, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih selektif dalam menetapkan pagu anggaran bagi setiap OPD. Menurutnya, pemberian anggaran tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kemampuan eksekusi OPD yang bersangkutan.
“TPAD harus bisa melihat setiap OPD di pemerintah kota Makassar. Jangan memberikan anggaran yang tidak bisa dieksekusi oleh OPD tersebut,” tegas Hartono dalam rapat pembahasan APBD 2026, Kamis (27/11).
Ia mengingatkan bahwa lonjakan SILPA tidak boleh dianggap sebagai hal biasa, karena kondisi ini menandakan rendahnya serapan anggaran dan tidak terlaksananya program-program yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Padahal, kata dia, anggaran Pemkot Makassar tergolong terbatas sehingga pemanfaatannya harus benar-benar maksimal.
“Di awal rapat kita prediksi SILPA sekitar 200-an miliar. Tapi angka di sini menunjukkan Rp300 hingga 400 miliar. Mudah-mudahan tahun depan tidak lagi terjadi, sehingga anggaran kita yang sedikit ini bisa maksimal dibelanjakan untuk masyarakat,” ujarnya.
Hartono juga menyoroti bahwa kenaikan SILPA bukan fenomena baru. Ia menyebut hal ini sudah terjadi secara berulang, terutama pada tahun 2023, yang kemudian berdampak pada tidak teralokasikannya beberapa program pada tahun 2024.
“Kalau kita lihat data, SILPA kita ini di atas 300 miliar. Ini perlu diwaspadai, Pak Wali dan jajaran TAPD. Karena ini berkaitan dengan kinerja pemerintah kota, terutama OPD yang memiliki anggaran besar tetapi tidak bisa menyerap maksimal,” paparnya.
Menurutnya, SILPA yang terus membesar dapat mengganggu postur anggaran di tahun-tahun berikutnya. Sebab, dana yang gagal terserap menunjukkan adanya program tidak berjalan, perencanaan tidak tepat, atau eksekusi yang tidak optimal di tingkat OPD.
“Kenapa ini harus diwaspadai? Karena ini akan berpengaruh pada penganggaran kita di tahun-tahun mendatang,” tambah Hartono.
DPRD berharap Pemkot Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang tidak mampu mengeksekusi anggaran secara maksimal. Selain itu, TAPD diminta memperketat verifikasi anggaran untuk memastikan hanya program yang benar-benar siap dan dapat dijalankan yang masuk dalam dokumen perencanaan anggaran 2025.
Dengan lonjakan SILPA yang dianggap “massive”, DPRD mendorong Pemkot Makassar melakukan pembenahan serius agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di tahun anggaran mendatang.
