Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Refleksi Akhir Tahun, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan arah pembangunan jangka menengah dengan menyiapkan sejumlah proyek strategis pada 2026, salah satunya pembangunan stadion sepak bola representatif di kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya.
Proyek ini diposisikan sebagai pengungkit utama infrastruktur olahraga sekaligus motor penggerak ekonomi kawasan utara Kota Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan pembangunan Stadion Untia telah menjadi keputusan final dan akan mulai direalisasikan pada 2026. Menurutnya, stadion bukan sekadar fasilitas olahraga, melainkan instrumen promosi daerah yang berdampak langsung pada sektor pariwisata dan ekonomi.
“Tekad kami 2026 pembangunan Stadion Untia sudah fix dibangun. Stadion sepak bola itu bukan hanya olahraga. Ujungnya adalah promosi dan pariwisata daerah,” ujar Appi nama karibnya saat paparan Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12).
Ia menambahkan, kehadiran stadion berstandar representatif akan membuka peluang Makassar menjadi tuan rumah berbagai pertandingan berskala nasional hingga internasional.
“Kalau ada pertandingan internasional dan diliput media luar, orang akan tahu di mana Makassar, apa yang ada di Makassar, dan bagaimana karakter masyarakatnya,” kata Appi, sapaan akrabnya.
Seiring dengan pembangunan stadion, Pemkot Makassar menargetkan kota ini bertransformasi menjadi kota event mulai 2026. Pemerintah merencanakan penyelenggaraan event berskala besar setiap bulan sepanjang tahun, dengan target minimal 10.000 pengunjung pada setiap kegiatan.
Strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan tingkat hunian hotel, menggerakkan sektor UMKM, serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Untuk mendukung agenda itu, Pemkot Makassar menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp5 miliar per event setiap bulan.
“Ini memang bukan angka kecil. Tapi kalau kita lihat dampaknya, uang yang kita keluarkan itu menjadi modal. Tinggal dihitung secara akuntansi berapa manfaat ekonomi yang dihasilkan,” ujar Munafri.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan Makassar sebagai kota event sangat bergantung pada kesiapan seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan responsif kepada setiap tamu yang datang.
Lebih jauh, Appi menekankan bahwa visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan harus menjadi kompas utama dalam seluruh proses pembangunan daerah. Visi tersebut, kata dia, wajib diinternalisasi oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dalam setiap forum, presentasi, dan pengambilan kebijakan.
“Visi dan misi ini adalah dasar kita bergerak selama lima tahun ke depan. Ini harus menjadi materi tetap di mana pun kita berada,” tegasnya.
Secara makro, kinerja pembangunan Makassar menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.
“Ini menjadi starting point yang sangat baik. Di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran, kita masih mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi Kota Makassar tercatat di angka 2,61 persen, yang dinilai mencerminkan stabilitas ekonomi daerah. Meski demikian, Pemkot tetap mendorong kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan penurunan angka kemiskinan.
Dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, Pemkot Makassar terus mengembangkan Makassar Creative Hub (MCH) sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan empat ruang kreatif baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis.
“MCH ini memberi ruang bagi masyarakat untuk upgrading skill dan scaling kemampuan, khususnya generasi muda,” jelas Munafri.
Di sisi tata kelola, Appi juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Makassar saat ini berada di angka 69, sementara Indeks Pembangunan Pemuda juga ditargetkan mencapai capaian optimal. Ia menekankan perlunya penguatan komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah.
“Sepuluh bulan saya mengamati, ritme kerja kita belum sepenuhnya harmonis. Masih ada nada sumbang. Tugas saya memastikan semuanya menjadi satu harmoni,” katanya.
Pada sektor pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan ditetapkan sebagai program mandatory. Pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, serta memberikan dukungan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan dan pulau terluar.
“Program-program ini bukan untuk pencitraan. Yang kami lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat sesuai kemampuan fiskal daerah,” pungkas Appi.
