Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar yang digelar di Ruang Rapat Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (29/09).
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Makassar, Aliyah menekankan bahwa TPPS harus lebih dari sekadar forum formalitas, tetapi menjadi ruang aksi nyata yang terukur.
Ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan dari kecamatan hingga kelurahan untuk tetap semangat meski tengah terjadi mutasi besar-besaran di tingkat kelurahan.
“Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Aliyah menyoroti capaian prevalensi stunting Kota Makassar pada tahun 2024 yang tercatat 22,9%, lebih tinggi dibanding target nasional 19,8% dan rata-rata provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, pemerintah kota menyiapkan dukungan anggaran melalui APBD sebesar Rp126 miliar, yang akan dipadukan dengan program nasional serta kontribusi CSR dari berbagai pihak untuk menekan angka stunting lebih efektif.
“Dengan dukungan APBD Rp126 miliar, kehadiran program nasional, dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal. TPPS harus menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” jelasnya.
Upaya percepatan penurunan stunting ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar, yaitu Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan. Salah satu prioritas misi pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perilaku hidup sehat dan akses layanan kesehatan dasar yang inklusif.
Aliyah mengajak seluruh OPD, camat, lurah, hingga dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam intervensi stunting. Bentuk intervensi mencakup bantuan pangan bergizi, peningkatan sanitasi, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.
“Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegas Aliyah.
Lebih lanjut Aliyah menyampaikan optimisme kepada seluruh peserta rapat.
“Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kota Makassar benar-benar hadir dan bekerja untuk menurunkan stunting. Bersama, kita bisa menjadikan Makassar kota bebas stunting,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Irwan Bangsawan, memaparkan program-program yang sedang dijalankan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
“Program itu pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah, verifikasi lapangan keluarga berisiko stunting, Gerakan Orang Tua Asuh (Genting), serta penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil,”
Irwan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. Turut mendampingi Wakil Wali Kota, Kepala Dinas PP&KB Makassar Irwan Bangsawan dan Kepala Bappeda Kota Makassar Dahyal.
