Suasana UKOM ASN Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa uji kompetensi (UKOM) yang digelar melalui BKPSDM merupakan instrumen pemetaan kompetensi ASN, bukan penentu lulus atau tidaknya peserta dalam seleksi jabatan tertentu, termasuk seleksi kepala sekolah.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menekankan bahwa UKOM diperuntukkan bagi seluruh pegawai, namun pada tahap ini pihaknya memprioritaskan peserta seleksi kepala sekolah agar saat mereka terpilih nanti, seluruh persyaratan kompetensi sudah terpenuhi.
“Uji kompetensi itu sebenarnya untuk semua pegawai, bukan cuma yang ikut seleksi kepala sekolah. Namun kami prioritaskan peserta seleksi kepala sekolah agar ketika terpilih, seluruh syarat kompetensi sudah terpenuhi,” kata Kamelia.
Kamelia berulang kali menegaskan bahwa UKOM tidak menentukan peserta lulus atau gagal seleksi kepala sekolah. UKOM dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan level kompetensi ASN sehingga pembinaan, pelatihan, dan pengembangan karier dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“UKOM itu bukan berarti lulus atau tidak lulus. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kompetensi setiap orang. Dari situ bisa dilihat levelnya, sehingga pelatihan atau pembinaan nanti tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menjelaskan, BKPSDMD telah memperoleh kuota lebih dari 1.000 ASN dari BKN untuk mengikuti UKOM serupa. Pelaksanaan uji kompetensi itu berlangsung selama empat hari di Kantor BKN Makassar dan diikuti oleh pegawai dari semua tingkatan jabatan, mulai staf hingga eselon III.
“Staf juga diwajibkan ikut UKOM. Tahun ini kita mendapat kuota lebih dari seribu orang dari BKN, semuanya ikut, semua level jabatan,” katanya.
Kamelia juga menanggapi pertanyaan publik terkait peserta yang tetap diikutkan UKOM meski tidak lolos seleksi administrasi kepala sekolah. Ia menegaskan bahwa semua ASN memiliki hak untuk mengikuti UKOM tanpa pengecualian.
“Kenapa ada yang ikut padahal tidak lulus administrasi kepala sekolah? Karena UKOM itu hak seluruh pegawai. Selama dia ASN, dia berhak ikut,” tegasnya.
Hasil UKOM selanjutnya diserahkan langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses analisis penempatan, termasuk dalam penentuan calon kepala sekolah terpilih. Namun nilai UKOM tidak menjadi penentu apakah seseorang layak menjadi kepala sekolah.
“Hasil UKOM itu untuk menjelaskan bagaimana level kompetensinya. Bukan menentukan apakah dia layak jadi kepala sekolah atau tidak,” ujarnya.
Hasil tersebut nantinya akan dicocokkan kembali dengan unsur lain seperti tingkat pendidikan, masa kerja, dan hasil seleksi dari Dinas Pendidikan. Proses pemetaan ini menjadi bagian dari rekomendasi penempatan kepala sekolah yang tetap berada di kewenangan Wali Kota dan Dinas Pendidikan.
Terkait materi UKOM, Kamelia menyampaikan bahwa uji kompetensi mencakup pengetahuan umum dan kemampuan manajerial. Untuk pejabat eselon III, termasuk calon kepala sekolah, aspek manajerial menjadi poin penting yang diuji.
“UKOM itu pengetahuan umum. Untuk eselon III, termasuk calon kepala sekolah, diuji kemampuan manajerialnya misalnya bagaimana mengambil keputusan saat menghadapi masalah tertentu,” paparnya.
Untuk peserta seleksi kepala sekolah, BKPSDMD menargetkan hasil UKOM dapat diterima paling lambat pekan depan dari BKN. Setelah itu, hasil akan dianalisis dan diranking sebelum diserahkan kepada Wali Kota untuk dipertimbangkan dalam penentuan formasi kepala sekolah.
“Paling lambat minggu depan hasil dari BKN keluar, lalu diranking dan dianalisis. Setelah itu Pak Wali akan menentukan,” pungkasnya.
