Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam diskusi nasional bertajuk 'Migrasi yang Efektif untuk Pekerja Migran Indonesia, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Kota Makassar menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis dalam mewujudkan sistem migrasi yang aman dan manusiawi bagi pekerja migran Indonesia.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam diskusi nasional bertajuk ‘Migrasi yang Efektif untuk Pekerja Migran Indonesia’ yang digelar di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (01/08).
Forum yang menjadi bagian dari rangkaian Congress of Indonesian Diaspora (CID) ke-8 ini berlangsung di Multi Function Hall, Gedung Kemenko 3 IKN, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, baik dalam maupun luar negeri. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H. Abdul Kadir Karding, hadir sebagai pembicara utama, bersama sejumlah narasumber yang membahas arah kebijakan migrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Aliyah Mustika Ilham menegaskan, keberhasilan tata kelola migrasi pekerja Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja migran tidak cukup hanya disusun dalam bentuk regulasi, tetapi harus diimplementasikan secara konkret, terutama sejak sebelum keberangkatan.
“Kami di daerah tidak hanya menyiapkan tenaga kerja migran, tetapi juga memastikan mereka memahami hak-hak, risiko, dan perlindungan yang tersedia. Kota Makassar siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan migrasi yang manusiawi dan bermartabat,” tegas Aliyah.
Ia menambahkan bahwa pendekatan pramigrasi seperti pelatihan keterampilan, pemahaman kontrak kerja, hingga literasi hukum dan keuangan harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, katanya, menjadi ujung tombak dalam memastikan kesiapan migran secara menyeluruh.
Sebagai mantan legislator Komisi IX DPR RI dua periode (2014–2024), Aliyah juga menyoroti bahwa banyak kebijakan perlindungan migran yang bagus di atas kertas, namun lemah dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran daerah untuk menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Sebagai legislator, saya tahu betul banyak regulasi yang sudah berpihak pada pekerja migran. Tapi regulasi tidak akan berarti tanpa eksekusi yang menyentuh langsung kebutuhan mereka. Di sinilah peran daerah menjadi sangat penting,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha; perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, Shafira Ayunindya, CEO HatiPlong, Farah Mutiasari Djalal; dan aktivis buruh migran asal Hong Kong, Sringatin. Acara dipandu oleh Nathalia Widjaja, perwakilan diaspora Indonesia di Hong Kong.
Para narasumber menyoroti sejumlah tantangan sistemik dalam tata kelola migrasi, mulai dari maraknya perekrutan ilegal, lemahnya akses bantuan hukum bagi migran, hingga kurangnya perlindungan terhadap pekerja sektor informal di negara tujuan. Mereka sepakat bahwa solusi migrasi yang efektif hanya bisa terwujud jika seluruh ekosistem – pusat, daerah, masyarakat sipil, dan diaspora – bekerja bersama secara konsisten.
CID ke-8 yang digelar pada 30 Juli–4 Agustus 2025 ini mengusung tema besar ‘Bersama Diaspora Mewujudkan IKN Menjadi Kota Dunia untuk Semua’. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan diaspora dengan pemangku kepentingan dalam negeri guna membangun kerja sama lintas batas negara.
Kehadiran Aliyah Mustika Ilham di forum tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk tidak hanya menjadi daerah asal migran, tetapi juga aktor utama dalam membangun migrasi yang adil, aman, dan berkelanjutan. Sebuah pesan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran bukan hanya urusan pusat, tetapi juga tanggung jawab bersama hingga ke daerah.
