
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh warganya, termasuk di wilayah kepulauan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10).
Dalam pertemuan itu, Pemkot Makassar dan Kemendikdasmen membahas penguatan sinergi pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan, redistribusi guru, serta penguatan program prioritas nasional tahun 2025.
Bagi Appi nama karibnya, kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses pendidikan yang adil bagi semua, tanpa terkecuali.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak di Makassar, termasuk di pulau-pulau, yang tertinggal dalam pendidikan. Karena itu, kami sedang menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah pulau di Makassar yang belum memiliki jenjang pendidikan lengkap. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah kota.
“Ada pulau yang sudah memiliki SD, tetapi belum ada SMP. Kami ingin anak-anak di sana tidak harus menyeberang jauh untuk melanjutkan sekolah. Sekolah Rakyat akan menjadi solusi agar akses pendidikan lebih mudah dijangkau,” jelasnya.
Selain memperluas akses fisik pendidikan, Pemkot Makassar juga fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru. Dukungan terhadap program-program Kemendikdasmen seperti Gerakan Numerasi Nasional dan Hari Belajar Guru menjadi bagian dari strategi pembenahan mutu pendidikan di tingkat daerah.
“Kami mendukung penuh penerapan program numerasi dan Hari Belajar Guru yang diusulkan GTKPG. Pemerintah Kota siap memfasilitasi berbagai inisiatif yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran yang bermutu,” ujar Appi.
Program Hari Belajar Guru memberi ruang bagi tenaga pendidik untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mengembangkan inovasi pembelajaran.
Sementara itu, Gerakan Numerasi Nasional yang diintegrasikan dengan pembangunan taman-taman numerasi di ruang publik diharapkan dapat menumbuhkan budaya literasi dan berpikir logis di kalangan masyarakat.
“Kami melihat ini sebagai langkah konkret menuju pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Kolaborasi dengan Kemendikdasmen menjadi momentum penting untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan di Makassar,” kata Appi.
Ia juga menekankan bahwa sinergi dengan pemerintah pusat bukan sekadar koordinasi program, tetapi langkah nyata dalam memastikan setiap kebijakan pendidikan nasional dapat diadaptasi secara efektif di tingkat daerah.
“Tentu kami berharap kolaborasi ini akan memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan di seluruh jenjang, dari dasar hingga menengah. Kami juga terus menantikan arahan dan bimbingan dari pimpinan Kemendikdasmen,” tutur Appi.
Lebih jauh, Appi ini menegaskan bahwa arah pembangunan pendidikan di Makassar kini bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis kolaborasi.
Pemerintah Kota disebut siap berperan aktif sebagai mitra strategis kementerian dalam memastikan setiap anak mendapat hak pendidikan yang layak.
“Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk peningkatan proses pendidikan di Kota Makassar agar bisa berjalan lebih baik lagi. Kami ingin mewujudkan pendidikan yang bukan hanya maju di pusat kota, tetapi juga menjangkau pulau-pulau dan masyarakat di pinggiran,” tutupnya.