Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa (Dok : Int).KabarMakassar.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan betapa besarnya risiko bagi perekonomian Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila kontribusi sektor swasta kembali ditekankan akibat seretnya likuiditas.
Peringatan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/09). Menurut Purbaya, kondisi ini sempat terjadi pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana mesin ekonomi dianggap pincang karena hanya ditopang fiskal pemerintah.
“Mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan kontribusi swasta yang harusnya 90% justru terhambat,” kata Purbaya.
Ia menilai hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar sedikit di bawah 5%. Berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat pertumbuhan bisa menembus rata-rata 6% berkat aliran likuiditas yang sehat.
Menurutnya, pada era SBY, pertumbuhan basis moneter (M0) rata-rata mencapai 17% lebih, sehingga likuiditas kebanjiran perbankan dan penyaluran kredit tumbuh pesat hingga 22%.
Kondisi itu membuat sektor swasta aktif mendorong perekonomian sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.
“Rasio pajak waktu itu lebih tinggi 0,6% dibandingkan zaman Pak Jokowi,” ujar mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut.
Sebaliknya, pada periode Jokowi, Purbaya mencatat pertumbuhan basis moneter hanya sekitar 7%, bahkan sempat menyentuh 0% dua tahun sebelum pandemi Covid-19.
Ia pun ingin agar situasi serupa tidak terulang di pemerintahan saat ini. Jika belanja pemerintah berjalan lambat dan kebijakan moneter tidak berpihak pada sektor riil, maka perekonomian bisa lebih buruk dibandingkan dua periode sebelumnya.
“Kalau mesin fiskal dan moneter sama-sama mati, dampaknya terhadap masyarakat yang tercekik. Demonstrasi itu hanya efek dari tekanan ekonomi yang berkepanjangan,” tegasnya.
Sebagai solusinya, Purbaya berkomitmen menghidupkan kembali mesin fiskal dan moneter. Ia menegaskan percepatan belanja semata tidak cukup, melainkan perlu mengembalikan likuiditas ke dalam sistem perbankan.
“Saya sekarang punya Rp425 triliun di kas BI. Besok saya taruh Rp200 triliun. Kalau ini masuk ke sistem dan tidak diserap kembali oleh BI, ekonomi bisa hidup lagi,” tandasnya.
