Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mendapat pengakuan langsung dari jajaran Kabinet Merah Putih.
Salah satunya datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang secara terbuka memberikan nilai 8 untuk capaian Munafri–Aliyah dalam waktu singkat memimpin Makassar.
“Pelayanannya sangat bagus dan baik saya kasih nilai 8 di sini di walikota ya saya berharap kalau nanti saya datang lagi kalau boleh 9 ya lebih baik lagi lebih cepat lagi melayani rakyat supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang melayani dengan cepat,” ujar Maruarar mengapresiasi saat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Makassar Government Center (MGC), Kamis (11/09).
Fokus kunjungan itu adalah melihat kualitas pelayanan publik yang kini mulai terkoneksi secara digital, khususnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Keduanya sudah bisa diakses secara online, bahkan dibebaskan biayanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar menegaskan bahwa langkah cepat Munafri–Aliyah patut dicontoh oleh pemerintah daerah lain. Ia menyebut pasangan ini langsung tancap gas setelah dilantik pada 20 Februari 2025.
Hanya dalam dua bulan, tepatnya April 2025, Pemkot Makassar sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi dasar hukum pembebasan biaya layanan tersebut.
“Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat, cepat melayani masyarakat. Februari dilantik, April sudah ada Perwali. Itu artinya tidak menunda kerja untuk rakyat. Saya lihat sendiri di MGC, pelayanan berjalan dan rakyat kecil sudah benar-benar terbantu. Maka dari itu, saya kasih nilai delapan,” ujar Maruarar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan pro-MBR ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil.
“Presiden perintahkan semua jajaran bergerak cepat, jangan bertele-tele. Apa yang dilakukan Pemkot Makassar ini tepat sekali, sudah sesuai dengan spirit pemerintah pusat. Kalau ke depan makin cepat lagi, saya yakin nilainya bisa naik jadi sembilan,” tambahnya.
Maruarar juga memastikan, kunjungannya bersama Mendagri bukan sekadar seremonial. Ia turun langsung ke loket pelayanan, mengecek sistem digital, serta berbicara dengan petugas maupun warga. Hasilnya, ia melihat bahwa layanan gratis BPHTB dan PBG untuk MBR benar-benar sudah berjalan.
“Tadi saya sudah lihat langsung di counter BPHTB dan PBG, tidak sekadar janji. Sudah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini bukti nyata, bukan wacana,” Pungkasnya.
