Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat Audiensi dengan Perusahaan Transportasi, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Pemerintah Kota Makassar resmi menegaskan langkah berani dalam kebijakan transportasi pemerintahan.
Mulai tahun 2026, seluruh kendaraan dinas (randis) untuk kepala dinas, camat, hingga kepala bagian, tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil (BBM). Sebagai gantinya, sebanyak 50 unit kendaraan listrik berbasis baterai akan hadir menggantikan armada lama.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengungkapkan kebijakan ini bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga strategi penghematan anggaran dan komitmen lingkungan.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” tegas Appi di Balai Kota Makassar, Selasa (26/08).
Appi menekankan, penggunaan skema sewa akan mencegah masalah klasik terkait randis, seperti mobil yang terbawa pejabat saat mutasi jabatan. Dengan sistem baru, setiap pergantian pejabat tidak lagi meninggalkan beban aset pada Pemkot.
Selain mobil dinas, Pemkot juga menyiapkan puluhan bus listrik untuk memperkuat transportasi publik. Anggaran dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025 serta APBD Pokok 2026.
Langkah moratorium randis berbahan bakar BBM ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah.
“Khusus dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik. Ini bukan hanya efisiensi, tapi juga komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar,” tambah Appi.
Selain randis, Pemkot juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk memperkuat jaringan kendaraan listrik di jalur koridor perkotaan. Skema ini diharapkan mampu mempercepat integrasi transportasi publik yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Appi menyebut, kebijakan elektrifikasi kendaraan adalah simbol keseriusan Pemkot dalam mendorong budaya hemat energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada BBM.
Sementara itu, perwakilan perusahaan transportasi, Syamsul Syafiri, menilai tantangan transportasi pemerintahan masih cukup besar. Tingginya biaya pemeliharaan, koordinasi armada yang rumit, hingga keterbatasan efisiensi dinilai perlu solusi konkret.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” jelas Syamsul.
Melalui skema sewa, penyedia menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta jaminan ketersediaan armada dengan standar pelayanan pemerintahan.
