KabarMakassar.com — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IV di Komunitas Masyarakat Adat Bulutana, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 28–31 Oktober 2025, ini menjadi momentum penting bagi 154 komunitas masyarakat adat dari total 171 anggota terdaftar untuk memperkuat solidaritas dan mempertegas posisi masyarakat adat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Muswil IV AMAN Sulsel juga di hadiri oleh Pengurus Daerah (PD) AMAN Masenrempulu, PUS Kondosapata Wai Sapalelean, Majene, Sinjai, Toraya, Maros, Sidrap, Gowa.
Dengan mengusung tema “Perkuat Identitas dan Aksi Kolaborasi untuk Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat,” Muswil IV AMAN Sulsel menjadi wadah konsolidasi, refleksi, dan penyatuan langkah perjuangan masyarakat adat di tengah tantangan pembangunan dan kebijakan yang sering mengabaikan hak-hak mereka.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi gerakan masyarakat adat di wilayah Sulsel dan Sulbar.
“Muswil ini adalah kegiatan konsolidasi Masyarakat Adat di bawah AMAN Wilayah Sulawesi Selatan yang tersebar di dua provinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, untuk menyatukan sikap memperkuat identitas dan aksi kolaborasi agar posisi masyarakat adat di kedua wilayah ini semakin kuat. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat seperti cita-cita AMAN,” ujarnya.
Salah satu capaian penting dari Muswil ini adalah kembalinya sejumlah komunitas Masyarakat adat yang sebelumnya sempat terputus komunikasi atau “hilang kontak.” Kehadiran perwakilan komunitas dari Polewali Mandar (Polman), Mamuju dan Pasangkayu disambut dengan penuh haru dan antusias.
Syarifuddin (57) dari Komunitas Adat Balanipa, Polman, menyampaikan rasa bangganya bisa kembali hadir dalam forum masyarakat adat terbesar di Sulawesi Selatan.
“Kami sangat bangga dan gembira dapat bertemu dengan seluruh masyarakat adat di dalam forum ini. Harapan kami, ke depan bisa terbentuk Pengurus Daerah (PD) AMAN di Polman agar perjuangan hak-hak masyarakat adat di wilayah kami bisa lebih terkoordinasi dan mendapat perhatian pemerintah,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Yudi (26) dari Komunitas Adat Kalumpang (Mamuju) menyoroti ancaman yang dihadapi masyarakat adat akibat pembangunan yang tidak berpihak.
“Masyarakat adat di Kalumpang Kabupaten Mamuju terancam kehilangan identitas karena masuknya pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat. Kami berharap ada sentuhan organisasi yang lebih intens agar perjuangan di lapangan semakin kuat,” katanya.
Yudi juga mendesak agar segera dibentuk Pengurus Wilayah AMAN Sulawesi Barat dan Pengurus Daerah AMAN Mamuju Raya, sebagai langkah konkret memperkuat jaringan advokasi dan pendampingan.
Momentum Muswil IV juga dimanfaatkan oleh delegasi Komunitas masyarakat adat Maros untuk menyerahkan profil dan peta wilayah adat mereka secara simbolis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Maros.
Syukur Ramalangga (24), Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Harian dari Komunitas Masyarakat Adat Karaeng Bulu (Maros), menyampaikan bahwa pengakuan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) menjadi kebutuhan mendesak.
“Harapan kami agar segera disahkan Perda ini, karena sudah lama kami perjuangkan. Tanpa pengakuan, masyarakat adat akan terus mengalami ketimpangan dan kehilangan hak-hak mereka secara utuh,” ujarnya.
Penyerahan peta ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Maros.
Adapun tujuh komunitas Masyarakat adat di Maros yang telah menyelesaikan pemetaan wilayahnya antara lain Bulu Lewang, Karaeng Bulu, Karaeng Baru, Karaeng Bossolo, Karaeng Bassikalling, Batu Bassi, dan Tanralili.
Kegiatan Muswil IV AMAN Sulsel diawali dengan Pawai Budaya, menampilkan keragaman identitas dan simbol kedaulatan komunitas adat dari berbagai daerah.
Setelah itu, berlangsung Dialog Umum bertema “Urgensi Percepatan Pengakuan Kedaulatan dan Hak Masyarakat Adat,” menghadirkan narasumber dari Sekjen AMAN, DPR RI, Bupati Gowa, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel.
Selain agenda organisasi, Muswil juga menggelar sejumlah Sarasehan Tematik, di antaranya:
• Perempuan Adat: Workshop Mekanisme Keamanan dan Perlindungan HAM berbasis Gender.
• Politik dan Hukum: Konsolidasi Strategi Organisasi untuk Pembaruan Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam.
• Perencanaan Desa Berbasis Wilayah Adat.
• Ekonomi, Pendidikan Adat, dan Pemetaan Partisipatif.
Agenda inti organisasi dilaksanakan pada Rabu dan Kamis, meliputi Sidang Pleno, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus, dan pemilihan pengurus baru.
Puncak Muswil berlangsung pada Kamis malam, dengan agenda Pemilihan Dewan AMAN Wilayah (DAMANWIL), Pemilihan Ketua Pengurus Harian (PH) dan Pelantikan Pengurus AMAN Sulsel periode 2025–2030.
Menutup rangkaian kegiatan, Syukur Ramalangga menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Muswil yang penuh semangat dan persaudaraan.
“Sangat luar biasa karena bisa bertemu dengan berbagai komunitas adat yang sebelumnya belum saling mengenal. Kami berharap semangat ini terus berlanjut dan komunikasi antar komunitas tetap terjaga,” katanya.
Muswil IV AMAN Sulsel 2025 bukan sekadar forum pemilihan pengurus, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan seruan moral bagi seluruh komunitas adat di Sulawesi untuk memperjuangkan pengakuan hak, perlindungan wilayah adat, dan kedaulatan atas identitas mereka sendiri.
Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas komunitas, AMAN Sulsel menegaskan kembali komitmennya: “Selama masyarakat adat masih ada, perjuangan untuk kedaulatan dan martabat tidak akan berhenti”
