Tangkapan Layar Zoom Meeting dalam Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi, (Dok: Kabar Makassar).KabarMakassar.com – Sidang paripurna DPRD Kota Makassar terkait pendapat akhir fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 berlangsung dengan sorotan pada dua isu utama, penyesuaian target pendapatan daerah yang menurun signifikan dan dorongan untuk percepatan janji pembangunan konektivitas di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Saiful Tola, menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan langkah krusial agar pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel, responsif, dan realistis.
“Perubahan APBD ini adalah instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ini bukan sekadar penyesuaian angka, tapi bagian dari manajemen fiskal yang harus efektif dan jujur pada realitas lapangan,” tegas Syaiful, dalam rapat paripurna yang digelar secara virtual itu, Kamis (04/09).
Dalam dokumen APBD-P 2025, Fraksi NasDem mencermati adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp485 miliar atau 9,02% dari target awal Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun.
Penurunan paling tajam terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berkurang Rp306,76 miliar atau 12,35%. Faktor utama ialah subsidi listrik dari pemerintah pusat yang otomatis menekan penerimaan pajak konsumsi tenaga listrik, serta penyesuaian data pada pajak kendaraan.
Sementara itu, pendapatan transfer juga terpangkas Rp179,13 miliar akibat dinamika alokasi dana dari pemerintah provinsi. NasDem menilai kondisi ini wajar, karena pemerintah daerah memang sering menghadapi revisi data alokasi setelah rekonsiliasi anggaran di tingkat lebih tinggi.
Alih-alih mempertahankan target yang terlalu ambisius, Fraksi NasDem menilai langkah Pemkot Makassar untuk menyesuaikan target pendapatan adalah bentuk tanggung jawab.
“Inilah wujud prinsip kehati-hatian. Lebih baik realistis daripada menipu diri dengan angka yang tak mungkin tercapai,” ujar Syaiful.
Meski demikian, NasDem mendorong agar pemerintah tetap agresif dalam intensifikasi pajak, digitalisasi sistem, serta optimalisasi aset daerah untuk mengimbangi penurunan pendapatan.
Di luar isu fiskal, Fraksi NasDem juga menyoroti janji politik Wali Kota Makassar pada awal masa jabatan, khususnya komitmen 100 hari kerja terkait pembangunan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Syaiful menyebut, dalam pertemuan dengan masyarakat Sangkarrang, warga menitipkan pesan agar janji membangun pelabuhan antar-pulau, pengadaan dua kapal penyeberangan, serta pembangunan asrama dan beasiswa bagi siswa kepulauan segera direalisasikan.
“Bagi Fraksi NasDem, konektivitas antar-pulau adalah urat nadi bagi ekonomi dan kesejahteraan warga Sangkarrang. Fasilitas transportasi akan membuka peluang usaha dan perdagangan, sementara dukungan pendidikan akan menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan generasi kepulauan,” tegasnya.
Dengan menurunnya target pendapatan, Fraksi NasDem menekankan agar setiap rupiah dalam APBD-P diarahkan ke program yang benar-benar menyentuh kebutuhan publik. Tidak hanya untuk belanja rutin, tetapi juga membangun konektivitas dan memperluas akses layanan dasar.
“Perubahan APBD bukan akhir, melainkan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan kota. Kami berharap Pemkot Makassar konsisten dalam menjaga akuntabilitas, sambil memenuhi janji-janji strategisnya kepada masyarakat,” pungkas Syaiful.
