Oleh: M. Tegar Setiawan, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa
KabarMakassar.com — Pariwisata selama ini dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sektor ini dianggap mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, serta menarik investasi asing.
Tidak mengherankan jika pariwisata kemudian ditempatkan sebagai sektor strategis dalam agenda pembangunan nasional maupun daerah. Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, pariwisata juga menyimpan persoalan yang kerap luput dari sorotan: kerusakan lingkungan, tekanan sosial budaya, dan ketimpangan ekonomi di tingkat lokal.
Sebelum pandemi COVID-19, United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mencatat bahwa pariwisata berkontribusi besar terhadap perekonomian global dan menyerap jutaan tenaga kerja lintas negara (UNWTO, 2018). Akan tetapi, ekspansi industri pariwisata yang tidak terkendali juga memperbesar tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat lokal.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan keberlanjutan dan keadilan.
Sebagai respons atas berbagai persoalan tersebut, konsep pariwisata berkelanjutan dipromosikan secara global. Konsep ini menjanjikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
Namun dalam praktiknya, pariwisata berkelanjutan sering kali berhenti pada tataran slogan. Bali, sebagai destinasi wisata internasional yang sangat bergantung pada pariwisata, menjadi contoh nyata bagaimana idealisme keberlanjutan berhadapan dengan realitas politik dan ekonomi global.
Ketika Keberlanjutan Berhadapan dengan Kepentingan
Dalam praktiknya, pariwisata berkelanjutan kerap berbenturan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi cepat. Investor dan pelaku industri pariwisata cenderung mendorong pembangunan masif demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Di sisi lain, pemerintah daerah sering berada dalam dilema: membatasi pembangunan berarti berisiko kehilangan pendapatan, sementara membiarkan ekspansi tanpa kendali berarti mempercepat krisis lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi pariwisata berkelanjutan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan politik. Keberhasilan atau kegagalannya sangat ditentukan oleh relasi kekuasaan antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal.
Lemahnya koordinasi kebijakan, minimnya pelibatan komunitas lokal, serta dominasi kepentingan ekonomi elit menjadi penghambat utama terciptanya pariwisata yang benar-benar berkelanjutan.
Politik Pariwisata Global : Siapa Diuntungkan?
Secara normatif, UNWTO (2018) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pengelolaan pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Namun, definisi ini sering kali sulit diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata.
Richard Sharpley (2009) mengingatkan bahwa pariwisata berkelanjutan kerap terjebak dalam paradoks: di satu sisi ingin melindungi lingkungan, tetapi di sisi lain tetap bergantung pada pertumbuhan wisatawan sebagai indikator keberhasilan.
Dalam konteks global, banyak negara tetap mengandalkan model pariwisata massal demi peningkatan devisa. Akibatnya, keberlanjutan sering kali menjadi pelengkap narasi pembangunan, bukan fondasi utama. Bali pun tidak lepas dari logika ini.
Pariwisata tidak dapat dilepaskan dari politik karena melibatkan pengelolaan ruang, sumber daya, dan arah pembangunan. Colin Michael Hall, dalam buku Tourism and Politics: Policy, Power and Place, menjelaskan bahwa kebijakan pariwisata merupakan arena tarik-menarik kepentingan antara negara, pasar global, dan aktor industri (Hall, 1994).
Dalam konteks global, negara berkembang berada di bawah tekanan untuk mempertahankan daya saing destinasi wisatanya. Regulasi lingkungan sering kali dipandang sebagai hambatan investasi. Akibatnya, kebijakan pembatasan
pembangunan demi alasan keberlanjutan kerap dikompromikan. Logika ini juga terlihat jelas dalam pengelolaan pariwisata di Bali.
Bali: Antara Surga Wisata dan Krisis Lingkungan
Bali selama ini dipromosikan sebagai etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Namun, di balik citra tersebut, berbagai laporan internasional menunjukkan adanya tekanan serius terhadap lingkungan. United Nations Environment Programme (UNEP, 2019) menyoroti bahwa destinasi pulau seperti Bali menghadapi persoalan krisis air, pengelolaan sampah, serta alih fungsi lahan akibat pertumbuhan pariwisata yang pesat.
Fenomena overtourism semakin memperparah situasi. Media internasional seperti BBC News (2023) melaporkan kemacetan, penumpukan sampah, dan menurunnya kualitas lingkungan sebagai dampak dari kepadatan wisatawan.
Dalam kondisi ini, keberhasilan Bali sebagai destinasi global justru menjadi sumber kerentanannya sendiri. Penelitian Wulandari (2024) menegaskan bahwa pariwisata di Bali membawa dampak yang kompleks: di satu sisi meningkatkan pendapatan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan degradasi lingkungan, komodifikasi budaya, serta ketimpangan kesejahteraan masyarakat lokal. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap pariwisata membuat upaya pembatasan pembangunan kerap menghadapi resistensi politik dan ekonomi.
CSR: Solusi atau Sekadar Tambalan?
Dalam situasi di mana regulasi sering kompromistis, peran sektor swasta melalui corporate social responsibility (CSR) kerap dipromosikan sebagai solusi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa CSR belum sepenuhnya mampu meredam dampak negatif pariwisata. Widya dan Prasetyo (2025) menunjukkan bahwa implementasi CSR di kawasan wisata seperti Nusa Dua masih menghadapi kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas praktik.
Banyak program CSR bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan struktural. Tanpa perubahan model pembangunan pariwisata dan keberanian politik untuk membatasi eksploitasi sumber daya, CSR berisiko menjadi alat legitimasi, bukan solusi keberlanjutan.
Penutup: Saatnya Mengubah Arah
Pengalaman Bali memberikan pelajaran penting bahwa pariwisata berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa keberanian politik. Tantangan implementasi pariwisata berkelanjutan bukan hanya persoalan teknologi atau manajemen, tetapi persoalan pilihan kebijakan dan keberpihakan.
Jika pariwisata terus diperlakukan semata sebagai mesin ekonomi, maka krisis lingkungan dan sosial hanya tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, jika keberlanjutan benar-benar dijadikan fondasi kebijakan, pariwisata dapat menjadi alat pembangunan yang lebih adil dan berjangka panjang.
Bali kini berada di persimpangan jalan: melanjutkan pariwisata massal yang rapuh atau menata ulang pariwisata dengan menempatkan lingkungan dan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Pilihan tersebut bukan hanya menentukan masa depan Bali, tetapi juga menjadi cermin bagi arah politik pariwisata Indonesia di tingkat
global.
Pengalaman Bali menunjukkan bahwa pariwisata berkelanjutan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan destinasi, melainkan persoalan pilihan politik dan arah pembangunan. Ketika pariwisata ditempatkan sebagai mesin ekonomi utama tanpa batas yang jelas, tekanan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, keberlanjutan sering kali dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek, baik oleh logika pasar global maupun oleh kebijakan yang terlalu kompromistis terhadap investasi.
Bali menjadi cermin dari tantangan pariwisata global: keberhasilan ekonomi yang dibangun di atas eksploitasi ruang dan sumber daya alam justru menciptakan kerentanan baru. Jika pola ini terus berlanjut, daya tarik Bali sebagai destinasi wisata berpotensi melemah karena kualitas lingkungan dan kehidupan sosial yang menurun.
Oleh karena itu, mempertahankan pariwisata berkelanjutan bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga menjaga masa depan ekonomi Bali itu sendiri. Saat ini, Bali berada di persimpangan penting. Pilihan untuk terus memperluas
pariwisata massal mungkin menawarkan keuntungan jangka pendek, tetapi berisiko besar dalam jangka panjang. Sebaliknya, keberanian untuk membatasi ekspansi, memperkuat regulasi, dan menempatkan daya dukung lingkungan sebagai dasar kebijakan dapat membuka jalan menuju pariwisata yang lebih adil dan tahan krisis. Pelajaran dari Bali seharusnya menjadi peringatan sekaligus refleksi bagi arah politik pariwisata Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
