Ilustrasi Bank Indonesia (Dok: KabarMakassar)KabarMakassar.com — Bank Indonesia (BI) dijadwalkan memulai uji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025 mendatang.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyatakan, bahwa inisiatif ini masih berada pada tahap uji coba dan belum merupakan implementasi secara penuh.
Ramdan menjelaskan jika BI akan memulai uji coba terbatas pada satu use case, yaitu untuk meningkatkan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial non tunai.
Uji coba tersebut turut menjadi bagian dari dukungan atas program perlindungan sosial. Nantinya, pengembangan sistem serta infrastruktur Payment ID masih membutuhkan waktu beberapa tahun sebelum dapat diterapkan secara menyeluruh.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, turut menjelaskan rencana peluncuran Payment ID oleh BI.
Sistem tersebut dirancang sebagai alat pelacakan transaksi keuangan warga negara Indonesia, mencakup berbagai jenis transaksi, mulai e-commerce, dompet digital sampai dengan pembayaran pajak.
Bimo menuturkan jika Payment ID ke depannya mampu membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperkaya data transaksi masyarakat, yang pada akhirnya mendukung optimalisasi penerimaan pajak.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendorong pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital atau e-government.
“Arahnya nanti akan semua ke sana, dalam kerangka besar digital government, jadi e-government. Referensinya adalah Peraturan Presiden terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” tukas Bimo, dikutip Minggu (03/08).
Masuk tahap pengembangan, Payment ID siap dukung sistem pembayaran terpadu
Payment ID merupakan salah satu inisiatif dalam pengembangan sistem pembayaran yang tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Sistem ini dikembangkan oleh BI sebagai alat pelacak transaksi keuangan warga negara Indonesia, mencakup berbagai aktivitas seperti e-commerce, e-wallet sampai dengan pembayaran pajak.
Mengacu pada dokumen BSPI 2030, implementasi penuh Payment ID direncanakan pada tahun 2029 mendatang.
Payment ID akan menjadi unique identifier yang digunakan dalam mengoptimalkan data granular.
Pengembangan tersebut juga sejalan dengan BI-Payment Info, yang disiapkan sebagai infrastruktur publik guna mendukung berbagai jenis use case atau penggunaan.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia, Dudi Dermawan menyampaikan bahwa Payment ID tersebut digenerate dari Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Ia menambahkan, seluruh data di bank nantinya yang terkait dengan nomor rekening akan memiliki ekuivalen dengan Payment ID.
Lebih lanjut, Dudi mengatakan bahwa Payment ID terdiri dari 9 karakter dengan pola konsonan-vokal-konsonan, misalnya ‘DDS 012 SAR’.
Kombinasi Payment ID, kata Dudi, bisa dihasilkan secara mandiri oleh individu, BI juga telah menguji sampai dengan 9 miliar kombinasi guna memastikan kemudahan penggunaan serta daya ingat.
Diketahui, Payment ID ini akan dihasilkan oleh sistem BI serta dibagikan kepada para pengguna.
Melalui Payment ID, lembaga keuangan mampu mengonsolidasikan data dari berbagai rekening serta dompet digital, sehingga mempermudah penilaian profil nasabah secara menyeluruh.
