Pedagang Pasar Cidu Mengadu ke DPRD Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Sejumlah pedagang Pasar Cidu, khususnya pelaku usaha kuliner, menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana penerapan sistem ganjil genap yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Makassar di kawasan pasar tersebut.
Penolakan itu disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Kota Makassar, Senin (28/07).
Perwakilan pedagang, Ishak, mengungkapkan bahwa sistem ganjil genap yang membatasi hari operasional pedagang berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat kecil, terutama mereka yang sepenuhnya menggantungkan penghasilan dari berjualan harian di Pasar Cidu.
“Kami pedagang kecil tetap konsisten menolak ganjil genap. Dampaknya sangat besar bagi kami. Kalau aturan itu diterapkan, saya bisa tidak jualan selama 10 hari dalam sebulan. Itu sudah sangat merugikan secara ekonomi,” ujar Ishak.
Ia menegaskan bahwa pendapatan sehari-hari yang selama ini digunakan untuk kebutuhan dasar rumah tangga akan terdampak langsung jika kebijakan itu dijalankan. Menurutnya, pelaku usaha mikro seperti dirinya tidak punya cadangan finansial untuk bertahan tanpa aktivitas jual beli rutin.
“Terus terang, 100 persen penghasilan saya dari pasar ini. Kalau 10 hari tidak bisa jualan, kami tidak bisa makan. Bukan hanya saya, banyak pedagang lainnya juga merasakan hal yang sama,” kata dia.
Ishak juga menyampaikan kekecewaan terhadap proses komunikasi kebijakan yang dinilai tidak melibatkan para pelaku pasar secara langsung. Ia menyebut selama lima tahun berdagang di Pasar Cidu, belum pernah ada teguran atau sosialisasi tertulis dari pemerintah terkait potensi pelanggaran, apalagi pemberlakuan ganjil genap.
“Selama ini tidak pernah ada surat, peringatan, atau pemberitahuan lisan soal aturan ini. Tiba-tiba saja muncul usulan ganjil genap karena katanya pasar macet,” jelasnya.
Menurut informasi yang diterima para pedagang, alasan utama pemberlakuan ganjil genap berasal dari keluhan masyarakat yang menyebut kawasan Pasar Cidu sering menjadi titik kemacetan. Namun, para pedagang menilai alasan tersebut belum dikaji secara menyeluruh, karena tidak mempertimbangkan aspek ekonomi lokal dan kontribusi pasar terhadap perputaran uang masyarakat.
“Kalau alasannya kemacetan, kenapa tidak dari dulu dikoordinasikan solusinya? Kenapa harus langsung menyasar aktivitas pedagang yang justru menopang ekonomi lokal?” tanya Ishak.
Kendati demikian, para pedagang menyambut baik kehadiran DPRD Makassar yang menampung aspirasi mereka secara langsung. Mereka berharap pertemuan ini menjadi awal dari proses pencarian solusi yang lebih adil dan tidak merugikan pedagang kecil.
“Sesuai arahan dari Pak Dewan tadi, akan ada rapat lanjutan yang membahas ganjil genap ini. Kami harap betul-betul didengar dan tidak hanya formalitas,” imbuh Ishak.
Pihak pedagang juga meminta agar Perumda Pasar Makassar Raya dan instansi teknis Pemkot Makassar lebih aktif dalam menjembatani aspirasi antara pemerintah dan pelaku usaha pasar.
“Kami butuh solusi, bukan tekanan. Kalau memang ada masalah, mari duduk bersama. Jangan sampai kami terus dikambinghitamkan atas nama penertiban lalu lintas,” pungkasnya.
Diketahui, Pasar Cidu dikenal sebagai salah satu titik sentral aktivitas kuliner harian di Makassar. Dengan ratusan pedagang beroperasi dari sore hingga malam, kawasan ini memang padat, namun sekaligus menjadi sumber nafkah bagi ribuan orang. Kebijakan apapun yang menyasar aktivitas pasar dinilai harus melalui kajian dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
