Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah menggodok penetapan Program Strategis Daerah (PSD) untuk periode 2026. Diantaranya, Karebosi, Stadion Untia, pembangunan sejumlah puskesmas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly mengatakan pihaknya telah membahas program prioritas atau PSD 2026 bersama TAPD Pemkot Makassar. Dimana, rapat tersebut menghadirkan sejumlah dinas terkait.
“Jadi nanti usulan ini selanjutnya akan ditelaah dan ditentukan langsung oleh Wali Kota untuk dipilih mana yang masuk dalam proyek strategis daerah, kemudian akan tetapkan oleh Bappeda,” ungkap Sekda Zulkifly, Selasa (06/01).
Beberapa proyek strategis daerah diusulkan, sambung mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu dengan mempertimbangkan besaran anggaran serta dampak yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus selaras dengan program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
“Untuk 2026 ini, program pertama adalah pembangunan stadion. Pada tahun 2025 telah dianggarkan penyusunan feasibility study (FS) sebagai kajian kelayakan akademik terkait urgensi dan kebutuhan pembangunan stadion,” paparnya.
“FS tersebut telah selesai, sehingga pada 2026 disiapkan masuk tahap pelaksanaan. Pembangunan stadion direncanakan sebagai proyek multiyears pada 2026–2027,” lanjutnya.
Ketua TAPD Kita Makassar Mengatakan, tahap awal pelaksanaan dimulai dengan tender manajemen konstruksi (MK) untuk menghasilkan gambaran dan basic design stadion. Selanjutnya dilakukan pematangan lahan di Ujung Pandang yang diperkirakan memakan waktu hingga satu tahun pada 2026. Pada 2027, pembangunan konstruksi fisik akan dimulai, dengan target stadion dapat digunakan pada 2028.
Proyek ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai leading sector, dengan dukungan sejumlah dinas lain seperti pertanahan, tata ruang, serta dinas terkait perizinan, lingkungan, dan AMDAL.
PSD kedua, kata Sekda Zulkifly, adalah Sekolah Unggulan pada sektor Pendidikan. Direncanakan akan dibangun satu bangunan sekolah percontohan. Asetnya berada di bawah Dinas Pendidikan, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas PU. Sekolah ini diharapkan menjadi model bagi sekolah unggulan lainnya.
Program ketiga adalah penyelesaian Mal Pelayanan Publik (MGC) yang belum rampung sepenuhnya. Penyelesaian mencakup seluruh lantai serta interior, sehingga nantinya beberapa dinas dapat dipindahkan ke gedung tersebut.
“Program keempat adalah Seragam Gratis yang menjadi program prioritas pada awal 2026,” ujarnya.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun 2025, kata Sekda Zulkifly, mekanisme pengadaan barang dan jasa akan diubah agar lebih efektif dan efisien. Mekanisme ini telah dibahas bersama tim teknis, melibatkan Dinas Pendidikan, bagian PBJ, serta pihak terkait lainnya.
Program berikutnya, mantan Camat Ujung Pandang ini adalah penataan Kawasan Karebosi yang direncanakan sebagai proyek multiyears. Meski sebelumnya ada perubahan desain pasca review ulang.
“Tahapan tender dan pendampingan pengadaan telah masuk dalam perencanaan, dengan harapan pelaksanaan berjalan sesuai visi yang ditetapkan,” tukasnya.
Lebih jauh, kata Sekda Zulkifly sektor kesehatan ada pembangunan Puskesmas Pampang Baru. Seluruh tahap perencanaan telah selesai pada 2025, namun pelaksanaan ditunda ke 2026 karena keterbatasan waktu. Proyek ini ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran.
“Beberapa puskesmas lain seperti di Biringkanaya dan Sudiang masih dalam tahap review kelayakan pelaksanaan,” katanya.
Ia menyampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga memberikan atensi terkait pengamanan aset daerah melalui sertifikasi.
“Pada 2026, Wali Kota menekankan prioritas sertifikasi aset tanah dan bangunan, khususnya yang digunakan untuk pelayanan publik,” jelasnya.
Diketahui, saat ini ada sekira 6.000 aset milik Pemkot Makassar, masih terdapat sekitar 4.000 aset yang belum bersertifikat. Karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, ditetapkan skala prioritas sertifikasi, yakni kantor pelayanan publik, kantor SKPD, kecamatan, sekolah, puskesmas, serta aset di wilayah kepulauan.
“Sebanyak 38 bangunan kantor direncanakan masuk proses sertifikasi mulai awal Januari, dengan target rampung dalam satu tahun. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengamanan aset daerah,” paparnya.
Secara keseluruhan, perencanaan kegiatan tahun 2026 mencakup sekitar 16 program prioritas. Seluruhnya masih dalam tahap rancangan dan akan diseleksi langsung oleh Wali Kota untuk ditetapkan sebagai prioritas utama.
Seleksi dilakukan secara ketat agar program yang dipilih benar-benar dapat dilaksanakan, mengingat program prioritas yang tidak terealisasi dapat berdampak pada penilaian publik maupun lembaga pengawas seperti KPK dan BPK.
