Ketgam: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (Dok : Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan rencana anggaran besar ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan gedung DPRD Sulsel.
Hal ini menyusul kondisi gedung yang membutuhkan perhatian serius, terutama pasca insiden kerusakan beberapa waktu terakhir.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, proses penganggaran dilakukan secara terukur melalui mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat. Pemprov Sulsel pun memastikan bahwa perhitungan awal telah rampung.
“Nanti kita ajukan, kita sudah hitung sekitar Rp233 miliar di provinsi ke pusat. Sudah ada template yang kita sudah dikasih untuk standar-standar pengusulan, tinggal menunggu dari pusat,” kata Andi Sudirman, Kamis (04/09).
Andi Sudirman berujar bahwa pengajuan dana sebesar Rp233 miliar tersebut hanya diperuntukkan bagi perbaikan gedung DPRD Provinsi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan penghitungan sendiri terkait kebutuhan anggaran perbaikan gedung DPRD kota sesuai tingkat kerusakan.
“Semua yang punya provinsi, kota akan menghitung juga berapa yang harus dianggarkan untuk perbaikan,” jelas Andi Sudirman.
Lebih jauh, kata Andi Sudirman, pihaknya juga menyiapkan anggaran untuk kebutuhan penunjang bagi anggota dewan selama masa relokasi.
Anggaran ini ditujukan untuk menyediakan fasilitas sementara yang bisa dipakai sebagai ruang kerja maupun ruang rapat.
Namun, besaran dana yang disiapkan tidak terlalu besar karena sebagian kebutuhan masih bisa dipenuhi dengan memanfaatkan sarana yang sudah ada.
“Kita pada prinsipnya, kalau misalnya DPRD ada untuk relokasi sementara, kantor sementara, itu mungkin kalau ada penyesuaian terkait tempat untuk rapat, tempat untuk berkantor, tapi tidak akan banyak karena kita sarana prasarana tapi saya rasa masih ada kantor yang bisa kita sharing dulu, sama mungkin bisa wfh dulu,” tambahnya.
Sementara itu, di tingkat nasional, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan fasilitas publik dan gedung pemerintahan, termasuk DPRD, yang mengalami kerusakan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp900 miliar melalui dana darurat.
“Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar, hampir yah, 800 sekian lah, hampir Rp900 miliar,” kata Dody Hanggodo di Jakarta, Selasa (02/9).
Dody Hanggodo menyebut, kerusakan aset milik pemerintah itu terbagi dalam kategori rusak ringan, sedang dan berat.
Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel, termasuk yang akan diperbaiki dan masuk kategori rusak berat.
“Yang paling besar (biayanya) itu gedung-gedung DPRD, yang paling besar yah seperti di Kota Makassar,” jelas Dody.
